Senin, 18 April 2016

Evaluasi Publik Nasional SMRC MODAL PRESIDENSIALISME "Kinerja Pemerintahan Jokowi, Kuartal Pertama 2016"

Evaluasi Publik Nasional 
SMRC
MODAL PRESIDENSIALISME
"Kinerja Pemerintahan Jokowi,
 Kuartal Pertama 2016"



Waktu :
Minggu 17 April 2016

Tempat :
Kantor SMRC,
Jl Cisadane 8. Jakarta

Bagaimana kepuasan publik atas kinerja presiden dan para menteri, 3 bulan terakhir? Apa pendapat publik tentang ekonomi, demokrasi dan penegakan hukum? Kalau Pemilu dilakukan sekarang, siapa presiden pilihan mereka? MODAL PRESIDENSIALISME. Evaluasi Publik Nasional Atas Kinerja Pemerintahan Jokowi. Kuartal Pertama 2016.

Panelis :
  • Djayadi Hanan (SMRC)
  • Budiman Sudjamiko (PDIP)
  • Tantowi Yahya (Golkar)
  • J Kristiadi (CSIS)


ULASAN REDAKSI :

Djayadi Hanan
Survei 22-30 Maret 2016. Bagaimana persepsi publik terhadap kinerja Pemerintah dan kondisi kehidupan sehari-hari; kinerja Jokowi; arah bangsa; kondisi ekonomi; politik, penegakan hukum; sosial ekonomi secara spesifik. Metodologi survei. Flow Chart penarikan sampel.

Profil Demografi Responden :

(1). Arah perjalanan bangsa
  • Ke arah benar 81,1% (tertinggi selama 5 tahun terakhir)
  • 9,5% ke arah yang salah
  • tidak tahu 9,4%
(2). Kinerja Jokowi
  • Sangat puas 5%
  • cukup puas 54%
  • kurang puas 36%
  • tidak puas sama sekali 3%
  • tidak menjawab 2%.
(3). Keyakinan atas kemampuan Jokowi untuk memimpin
  • Sangat yakin 7%
  • cukup yakin 65%
  • cukup yakin 19%
  • tidak yakin sama sekali 2%
  • tidak tahu 6%
(4). Top of mind
yang dipilih sebagai presiden bila pemilihan sekarang :
  • Jokowi 31,1%
  • Prabowo 12,6%
  • SBY 2,2%
  • Hari Tanusudibyo 1,7%
Pertanyaan semi terbuka :
  • Jokowi 40,5%, 
  • Prabowo 17,9%
  • SBY 4,9%
  • JK 3%
  • HT 2,6%
  • Ahok 2,3%.
(5). Kondisi Ekonomi Rumah Tangga sekarang dibanding tahun lalu.
  • Lebih baik 37%, 
  • jauh lebih baik 2%, 
  • tidak ada perubahan 33%, 
  • lebih buruk 26%
  • jauh lebih buruk 1%
Ekonomi Rumah Tangga setahun kedepan
  • Lebih baik 58%
  • jauh lebih baik 5%
  • tidak ada perubahan 19%
  • lebih buruk 5%
  • jauh lebih buruk 1%.

Kondisi Ekonomi Nasional Sekarang Dibanding Tahun lalu.
  • Lebih baik 31,8%
  • jauh lebih baik 0,5%
  • tidak ada perubahan 33,6%
  • lebih buruk 25,4%
  • jauh lebih buruk 0,4%
Kondisi Ekonomi Nasional Setahun ke Depan dibanding Sekarang.
  • Lebih baik 54%
  • jauh lebih baik 4%
  • tidak ada perubahan 17%
  • lebih buruk 5%
  • jauh lebih buruk 1%
Di sejumlah aspek ekonomi,
mayoritas warga (61%) merasa bahwa memenuhi kebutuhan pokok saat ini lebih berat dibanding tahun lalu.


(6). Evaluasi publik terhadap kondisi politik nasional sudah positif.
(7). Kondisi penegakan hukum kini dinilai positif oleh publik. Penilaian publik masih negatif untuk kondisi korupsi.
(8). Evaluasi masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dalam menangani berbagai masalah riil masyarakat bersifat campuran antara positif dan negatif.
Yang menilai positif lebih banyak dibanding yang menilai negatif.
Penilaian paling positif warga diberikan kepada kinerja pemerintah dalam membangun jalan-jalan umum (71%) dan layanan kesehatan yang terjangkau (61,3%).
Penilaian sangat negatif diberikan warga kepada kinerja mengurangi pengangguran! Menyediakan lapangan kerja, mengurangi jumlah orang miskin dan harga kebutuhan pokok.
(9). Kepuasan terhadap kinerja menteri-menteri secara keseluruhan dalam membantu presiden masih positif (56%) namun dibawah penilaian kepuasan kepada presiden.

J Kristiadi
Tidak meragukan hasil survei SMRC. Ketenagakerjaan 2015 hanya  menyerap 300.000 orang. Aspek yang berpotensi mengurangi kepercayaan terhadap Jokowi. Regulasi di sektor perkebunan dan pertambangan masih jelek (tumpang tindih). Bagaimana mengatasi defisit RP 300 triliun APBN 2016 ?. Bagaimana Jokowi bisa mengambil kepemimpinan nasional ? Soal korupsi. Semua anggota DPRD Sumut menerima suap. Damayanti (tersangka KPK) mengatakan ada 6% alokasi untuk anggota DPR dalam setiap proyek.
Usul survei persepsi elit terhadap pemerintah/Jokowi. Ambil kepemimpinan nasional oleh Jokowi. Untuk mengatasi defisit APBN RP 300T, selain Tax Amnesty komprehensif juga Tax System yang intergrated. Serta masalah dana partai politik yang transparan dan akuntabel. BPJS juga bleeding. Banyak aturan yang tumpang tindih menyebabkan mesin birokrasi tidak lancar. Intinya yang kosong adalah kepemimpinan politik nasional.

Markus (Dosen ANU)
(1). Inflasi. Korelasi inflasi vs kepuasan terhadap presiden.Kini inflasi rendah karena harga minyak turun. Jokowi akan kesulitan kalau harga minyak mentah naik ke harga USD 70 per barel. Suku Bunga BI terlalu tinggi. Dilema kalau SBI diturunkan inflasi meningkat.
(2). Politik semakin stabil. Adanya konflik penting untuk mempertahankan demokrasi.
(3). BPJS saat ini masih berjalan karena pesertanya belum banyak peserta yang memanfaatkan untuk pengobatan. Kalau pesertanya makin memanfaatkan BPJS akan semakin defisit.
(4). Fokus terhadap infrastruktur berdampak pada beberapa proyek belum jalan.Kalau proyek tidak selesai sebelum pemilu 2019 akan berisiko bagi Jokowi.

Slide Djayadi Hanan

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Tidak ada komentar: