Senin, 16 Januari 2017

Diskusi Menelisik Harta Kekayaan Tiga Kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2017

Diskusi
Menelisik Harta Kekayaan
Tiga Kandidat di Pilkada DKI Jakarta 2017



Waktu :
Minggu, 08 Januari 2017

Tempat :
Resto Bumbu Desa
Jl. Cikini Raya No. 72, Menteng, Jakarta Pusat.

Para Pembicara

Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang mengedepankan sportivitas, netralitas, transparansi, jujur dan adil, baik dari penyelenggara pemilu maupun kompetisi antara masing-masing kandidat yang bertarung di pesta demokrasi lima tahunan. Hal ini tentu untuk merangsang partisipasi aktif para konstituen agar dapat memilih kandidat terbaik demi sebuah kemajuan di berbagai aspek hidup yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat pemilihnya.
Para pemilih, tentunya berhak mengetahui latar belakang dan kualitas calon melalui paparan visi, misi serta program-program yang ditawarkan kandidat. Karena itu, segala informasi yang berkaitan dengan para kandidat, wajib diberi akses seluas-luasnya kepada para pemilih, termasuk sumber harta kekayaan dan cara mendapatkannya serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang diatur dalam,
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi;
3. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor, KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Mengacu pada UU di atas, maka ketiga kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta harus :
- Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat.
- Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
- Mengumumkan harta kekayaan juga mengungkapkan sumber-sumber harta kekayaan secara jelas. Bukan hanya besaran harta kekayaan yang penting dilaporkan, melainkan juga perihal sumber dan cara mendapatkannya.

Sesuai amanat undang-undang di atas, Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara adalah syarat mutlak bagi kandidat yang akan mencalonkan diri sebagai kepala daerah, serta wajib menjelaskan secara terperinci sumber-sumber harta kekayaan yang dimiliki agar kandidat penyelenggara negara tersebut benar-benar bersih dari segala indikasi-indikasi korupsi. Terlebih, kebijakan UU Otonomi Daerah No. 32 Tahun 20014 telah memberi jaminan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengelola anggaran bagi kesejahteraan segenap masyarakat didalamnya.
Maka, Aspirasi Indonesia menginisiasi sebuah diskusi untuk memberi gambaran yang jelas kepada publik untuk menilai ketiga kandidat. Hal ini merupakan bagian dari pendidikan politik sekaligus kontrol sosial kepada calon-calon penyelenggara negara di daerah dimaksud, dalam hal ini Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai etalase Indonesia.


Sub tema diskusi :
1. Harta kekayaan pejabat negara dan kaitannya dengan kebijakan tata kelola pemerintahan daerah.
Narasumber :
Robert Endi Jaweng (Direktur Eksekutif KPPOD)
2. Mengungkap sumber-sumber dan transparansi harta kekayaan masing-masing kandidat_
Narasumber :
Yenti Ganarsi (Dosen Universitas Trisakti Jakarta)
3. Kandidat tak jujur lapor harta kekayaan berpotensi korupsi ??_
Narasumber :
Yenny Sucipto ( FITRA)
4. Refleksi kritis efek money politics tiga kandidat, Disumbang rakyat atau disokong sponsor?
Narasumber :
Arbi Sanit (Pengamat politik)

Tujuan Diskusi :
Menggali, meneliti dan mengkaji secara komprehensif seluruh bentuk dan potensi yang dapat mengganggu jalannya pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Menata kembali nilai-nilai pesta demokrasi yang mengalami degradasi karena money politics. Mengembangkan nilai demokrasi sesuai karakter budaya bangsa Indonesia dalam tatanan nasional, regional dan internasional dalam menyongsong dan menghadapi tantangan global di era modernisasi dan digital.

Peserta

Ulasan redaksi :

Menurut Arbi Sanit, kendala pilkada berintegritas adalah adanya budaya korupsi, bisnis politik, serta undang-undang yang rumit. Kompetisi penuh merupakan cara memilih kandidat terbaik. Karakter ideal untuk cagub DKI Jakarta antara lain berani ambil risiko, keras, tegas, lihai, berinisiatif, berinovatif, berintegritas, rekam kerja baik, bervisi, berjiwa patriot.

Yenti Ganarsi menyampaikan rejim anti pencucian uang sebagai syarat calon kepala daerah. Harta calon yang dilaporkan (di LHKPN) harus bersih baik sebelum maupun setelah proses pilkada. Selain itu adanya keterbukaan keuangan parpol pengusungnya.

Yenny Sucipto menyebut LHKPN sebagai formalitas belaka.Untuk itu perlu penelusuran asal usul harta, dan monitoring dan evaluasi oleh baik KPU maupun KPK.Dibutuhkan ada sistem yang transparan, akuntabel, berintegrtitas, dan profesional. Jadi tidak sekadar administrasi.

Robert Endi Jaweng menyebut bila ada korupsi di pilkada akan berpotensi menimbulkan korupsi baru selama lima tahun menjabat. Syarat calon kepala daerah ialah bersih diri dan bersih lingkungan. Tiga pola dinasti politik yakni, model regenerasi (arisan), lintas kamar (kepala daerah, anggota DPRD, jabatan-jabatan strategis), lintas daerah.


NOMagz.com

Sabtu, 07 Januari 2017

BINCANG PERDAMAIAN (PEACE TALK) "Potret Toleransi di IndonesiaTahun 2017”

BINCANG PERDAMAIAN
(PEACE TALK)
"Potret Toleransi di Indonesia
Tahun 2017”



Waktu :
Kamis, 5 Januari 2017

Tempat :
Ruang Mawar Balai Kartini,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kuningan

Di tengah-tengah tantangan intoleransi dan pelanggaran hak Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Indonesia, diperlukan upaya bersama para pemangku kepentingan membangun kesepahaman dan penguatan toleransi, sekaligus pemenuhan hak-hak tersebut.

Pembicara :
  • Jayadi Damanik (Koordinator Desk KBB Komnas HAM).
  • Kombes Awi Setiyono (mewakili Irjen Pol. Boy Rafli Amar, Kepala Divisi Humas POLRI)
  • KH. Imam Aziz (Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama)
  • Asfinawati (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia)
  • Engkus Ruswana (Penghayat Kepercayaan).

Penyelenggara :
The Wahid Foundation

Forum ini juga akan melihat dan menganlisis bagaimana potret toleransi dan pemenuhan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia tahun 2017.Salam Wahid Foundation.


Ulasan redaksi :

Ada kecenderungan meningkatnya jumlah kasus intoleransi sejak  2014-2016.
Beberapa kasus di 2016, penolakan mendirikan rumah ibadah, pengusiran umat Syiah, Ahmadiyah, komunitas Gafatar. Pelanggaran berupa diskriminasi, intoleransi dan ujaran kebencian, penyerangan dengan  kekerasan dan pembakaran, kriminalisasi, pengusiran paksa, stigmatisasi sistematis, pembunuhan. Prediksi dan proyeksi toleransi dan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan pada 2017 akan meningkat bila penegakan hukum tidak berjalan.
Keseriusan dan niat baik pemerintah, legislatif, yudikatif, serta kerja keras semua pihak untuk bersatu  padu melawan sikap intoleransi dan memperjuangkan kesetaraan tanpa diskriminasi. Strategi penguatan toleransi dan pemenuhan hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah melalui edukasi formal dan non-formal. Serta mengedepankan dialog.


NOMagz.com

Konferensi Pers : Terkait Pilkada DKI 2017

Konferensi Pers
Terkait Pilkada DKI 2017


Waktu :
Senin, 2 Januari 2017

Tempat :
Resto Tjikini Lima,
Jalan Cikini 1 No. 5. Menteng. Jakarta Pusat.

Narasumber :
  • Saparinah Sadli
  • Mcayling Oey-Gardiner 
  • Syamsiar Ahmad
  • Rita Kolibonso 


Konferensi Pers terkait sikap kami terhadap pilkada DKI 2017 dan Sidang Pengadilan Basuki Tjahaya Purnama sebagai salah satu calon gubernur yang menjadi korban kriminalisasi kasus Penodaan agama.

Acara ini dihadiri Prof. Saparinah Sadli, Prof. Mayling Oeiy, Prof. Sulistyawati Irianto, Rita Kolibonso SH, Henny Supolo, Ita F. Nadia, Linda Hamid, Muna Panggabean, dan beberapa aktivis perempuan lainnya.

Penanya

Ulasan redaksi :

Perempuan Peduli Kota Jakarta dari berbagai latar belakang mendukung pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Alasan dukungan adalah kinerja nyata dalam pemenuhan hak atas kesehatan, pemenuhan hak atas pendidikan, dan penguatan kohesi sosial.
Kedua pasangan calon telah mengembangkan strategi dan program kemanusiaan, serta etos kerja yang menjunjung tinggi sikap jujur dan kerja keras melayani masyarakat.


NOMagz.com
.

Jumat, 16 Desember 2016

SEMINAR NASIONAL TANAMKAN RASA KEMANUSIAAN UNTUK MENUMBUHKAN KEADILAN DAN ADAB KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA. ALAM SEMESTA DAN SEISINYA SERTA SESAMA MANUSIA

SEMINAR NASIONAL
TANAMKAN RASA KEMANUSIAAN
UNTUK MENUMBUHKAN KEADILAN
DAN ADAB KEPADA
TUHAN YANG MAHA ESA
ALAM SEMESTA DAN SEISINYA
SERTA SESAMA MANUSIA



Waktu :
10 Desember 2016

Tempat :
Gedung Joang 45,
Jl. Menteng Raya No.31, Menteng, Ke Sirih, Jakarta Pusat.

Ulasan Redaksi :

Erry Riyana Harjapamengkas, SE.
Korupsi sudah berlangsung lama, untuk pemberantasannya harus komprehensif, jangka panjang, konsisten, berlanjut, perlu kesabaran revolusioner. Motif korupsi karena kebutuhan dan/atau keserakahan. Pemberantasan berarti pencegahan (dengan pendidikan) dan penindakan.
Perlu penegakan hukum tanpa pandang bulu. Tiongkok dan Singapura adalah dua negara yang berhasil menerapkan pemberantasan terhadap korupsi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia = 3,5.
Di Swedia pendidikan tentang area pribadi dan area publik sudah diajarkan sejak sekolah dasar. Kita mulai dengan mematuhi hukum/tata tertib, disiplin, buang sampah pada tempatnya, antri, jangan takut miskin karena tidak korupsi.

Dr. Abdul Khair, SH.MH.
Ancaman penistaan/penodaan agama ada di pasal 156A KUHAP.Ada paradigma semiotika menyangkut hubungan negara dan agama. Negara Indonesia adalah negara hukum, namun bangsa Indonesia adalah religius.
Faktor yang berpengaruh dalam penerapan hukum yang lurus, adil dan beradab,
- Peraturan yang adil jelas dan pasti
- Struktur kelembagaan hukum
- Budaya hukum masyarakat
- Politik hukum.Kebenaran hukum tidak boleh mendua. Jadi perlu adanya kemauan politik.


.

Jumat, 09 Desember 2016

Rilis Survei Nasional SMRC "PROTES SOSIAL & LEGITIMASI KEPEMIMPINAN NASIONAL"

Rilis Survei Nasional
SMRC, 22-28 Nopember 2016.
PROTES SOSIAL & LEGITIMASI
KEPEMIMPINAN NASIONAL"



Waktu :
Jumat, 8 Desember 2016

Tempat :
Hotel Century, Jakarta

Narasumber :
  • Dr. Saiful Mujani (SMRC)
  • Prof. Dr. Salim Said (Pakar Pertahanan)


Ulasan Redaksi :

Dr. Saiful Mujani
Protes 4 Nopember 2016 sudah menjadi perhatian nasional, bukan hanya isu Ahok dan Pilkada DKI Jakarta. Secara nasional banyak yang mendukung atau bersimpati pada demo itu, namun bukan sebuah kekuatan mayoritas warga.
Klaim bahwa Ahok menista agama juga bukanlah klaim mayoritas warga. Sangat sedikit warga yang tahu persis ucapan Ahok tentang surat al Maida. Media massa, terutama media sosial berkontribusi bagi meluasnya opini anti-Ahok. Namun dari yang tahu bahwa Ahok meminta maaf dengan ucapannya, mayoritas warga memaafkan.
Banyak warga percaya bahwa demo 4 Nopember 2016 dimanfaatkan untuk kontestasi Pilkada DKI Jakarta. Jokowi masih memiliki legitimasi kepemimpinan nasional yang kuat, karena positifnya kondisi ekonomi, hukum, keamanan, dan kebebasan menjalankan agama. Adanya kesempatan politik DKI, dan ada mobilisasi sumber daya.

Prof. Dr. Salim Said
Adanya peran penting khotbah di masjid, tentang adanya ketakutan seolah Ahok tidak tersentuh hukum. Jokowi tidak mendapatkan nasehat/masukan yang pas dari para bawahannya. Dalam dunia politik, persepsi lebih penting dari fakta.






NOMagz.com