Sabtu, 24 September 2016

Dialog Kebangsaan “Peristiwa 19 September 1945, Massa Aksi Dan Revolusi Pemuda"

Dialog Kebangsaan
“Peristiwa 19 September 1945,
Massa Aksi Dan Revolusi Pemuda"



Waktu :
Minggu 18 September 2016

Tempat :
Museum Naskah Proklamasi Jakarta (Eks Rumah Laksamana Maeda) Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat.

Kerjasama :
Tan Malaka Institute
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud RI.

Ulasan Redaksi :

Sambutan :
Triana Wulandari (Direktorat Sejarah Kemendikbud)
Peristiwa Rapat Ikada 1945 menambah wacana dan wawasan, rasa patriotik, serta cinta tanah air. Mengusulkan 19 September dijadikan hari besar nasional, dan beberapa tokoh pemuda yang ikut dalam Rapat Ikada diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Mengundang 100 orang peserta.

Sambutan :
Ben Pratama, Ketua Tan Malaka Institute. Tujuan acara adalah memperingati 19 September 1945, peristiwa Rapat Ikada. Tanggal 15 September 1945 tentara sekutu mendarat di Jakarta. Selain tokoh sentral Tan Malaka ada tokoh lain, Mufreni Mumin (pemuda Betawi).

Pidato Kunci :
Dr. Hilmar Farid.
Jadikan museum sebagai forum membahas sejarah, kerjasama antar komunitas peminat sejarah.
1. Bagaimana penghargaan dari pemerintah terhadap pahlawan ? Penetapan nama jalan menggunakan nama pahlawan di DKI Jakarta oleh DPRD atau Gubernur ? Mengusulkan ada informasi tahun lahir dan tahun wafat pahlawan secara digital di setiap nama jalan yang menyandang pahlawan.
2. Pengajaran sejarah di sekolah biasanya dinomor dua/tiga-kan. Guru materi pelajaran sejarah di sekolah tidak dianggap prioritas. Perkuat pendidikan karakter anak didik dengan mengutamakan pelajaran sejarah.
3. Kemampuan mengkomunikasikan buku sejarah terbitan Kemendikbud terhambat oleh anggaran dan tidak boleh dijual. Dr. Harry. A. Poeze. Bukunya berisi biografi Tan Malaka dilarang diedarkan oleh rejim Suharto.
Proklamasi dianggap titik puncak revolusi Indonesia mengusir penjajah. Mitos bahwa seolah begitu merdeka pemerintahan Indonesia langsung jalan, kenyataannya tentara Jepang masih bercokol dan masih 'berkuasa'. Dan RI sering ada di bibir kehancuran, misal oleh pemberontakan PKI, Darul Islam. Orde Baru selama 30 tahun melarang dan mencegah riset sejarah.
Apalagi sebagian pelaku sejarah telah wafat. Dalam merebut kemerdekaan, pemuda radikal menolak keterlibatan (bantuan) Jepang. Di lain pihak Laksamana Maeda (Kaigun) bersimpati pada keinginan merdeka bangsa Indonesia. Sukarno dan Hatta dianggap kolaborator Jepang oleh sebagian pemuda-pejuang kemerdekaan. Tahun 1922 Tan Malaka dibuang oleh Belanda dan mengembara di Asia Tenggara. Tahun 1942 kembali ke Indonesia. Tinggal di Jakarta setahun. Kemudian bekerja di tambang batubara di Banten Selatan.
Meski sudah ada proklamasi, Jepang belum rela dan ingin menyerahkan Indonesia kepada Sekutu-sebagai pemenang perang. Tan Malaka mendampingi Sukarno saat menyampaikan pidato di Rapat Ikada 19 September 1945. Ide isi pidato Bung Karno dari Tan Malaka. Pemuda ingin merdeka 100%, sedang pemerintah maunya moderat dengan jalan perundingan dengan Belanda. Lagu berjudul 'Darah Rakjat' tidak boleh diperdengarkan jaman Orba. Masih ada ruang gelap seputar pelaku revolusi kemerdeaan Indonesia.

Prof. Dr. Zulhasril Nasril
'PERISTIWA AKBAR IKADA, JANJI SUKARNO-HATTA DAN PERGERAKAN KEBANGSAAN DI SEMENANJUNG MALAYA'
Kalau Proklamasi adalah pernyataan pikiran, Peristiwa AKbar Ikada 19 September 1945 adalah state of mind siap bertempur, merupakan spontanitas masyarakat untuk berkumpul di tengah acungan senjata dan tank Jepang. Mengusulkan 19 September untuk dijadikan 'Hari Persatuan Perejuangan Indonesia'Sukarno, Hatta dan Radjiman, 14 Agustus 1945, bersepakat dengan dr. Burhanuddin Helmy bahwa 'Semenanjung Malaya adalah bagian Indonesia Raya dan proklamasinya 24 Agustus 1945'.
Para pejuang anti Inggris di Malaya adalah masih keturunan Indonesia (Minangkabau). Sukarno dan Tan Malaka menjadi orang penting berkat Tan Malaka yang sudah bergerilya di Semenanjung Malaya. Pidato Sukarno didengar melalalui radio, brosur, dan hubungan pribadi.Proklamasi 17 Agustus 1945 tanpa memasukkan Malaya membuat pejuang Malaya kecewa. Pemuda Menteng Raya 31 dan Pemuda Prapatan 10, berperan dalam kemerdekaan Indonesia.17 Oktober 1945 Ahmad Boestaman dan; ww:kawan-kawan mendirikan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO).

Khatibul Umam Wiranu
'PERAN PEMUDA DALAM MEREBUT DAN MEMPERTAHANKAN INDONESIA MERDEKA'.
Tan Malaka perlu diberi tempat terhormat. Kuburannya di Selopanggung Kediri. Tan Malaka menjadi Datuk di usia 17 tahun, karena hafal Al Quran dan ahli silat, bermoral, intelek, berilmu tinggi, produk surau dan muslim. Menganggapnya sebagai komunis adalah keliru.
Dia seorang filosof Muslim, tidak punya ambisi untuk berkuasa dan tidak ingin dikultuskan. Dia seorang Marifat, Sufi dan Syuhada.1942 menulis buku 'Materialisme,  Dialektika dan Logika', berisi ajaran nyata tentang pendidikan, pengajaran, pencerdasan bangsa untuk persiapan Indonesia merdeka. Pada 28 Maret 1963, Sukarno menandatangani Kepres, mengangkat Tan Malaka sebagai Pahlawan Nasional.


.

Senin, 19 September 2016

Simposium Para Pembongkar Kejahatan Kolonial, Dari Multatuli Sampai Sukarno

Simposium
  Para Pembongkar Kejahatan Kolonial,
Dari Multatuli Sampai Sukarno



Waktu :
Sabtu, 17 September 2016

Tempat :
Museum Nasional, Jakarta

Pembicara :
  • Bonnie Triyana (Pemimpin Redaksi Majalah Historia)
  • H. Iti Octavia (Bupati Lebak)
  • H. Rano Karno (Gubernur Banten)
  • Daniel Dhakidae (Budayawan)
  • Ubaidillah Muchtar (Pendiri Taman Baca Multatuli)
  • Asvi Warman Adam (Sejarawan LIPI)
  • Budiman Sudjatmiko Politisi PDIP)
  • Peter Carey (Penulis Sejarah)

Ulasan Redaksi :

Sambutan :
Bonnie Triyana
Sedang dibangun Museum Multatuli di Banten. Multatuli pernah bekerja di Banten selama 3 bulan. Dan kemudian menulis buku 'Max Havelaar'. Oleh Belanda buku tersebut diusulkan menjadi warisan dunia UNESCO  tahun 2011.

Hj. Iti Octavia
Selain membangun Museum Multatuli juga membangun Perpustakaan Saija Adinda
yang akan diresmikan Desember 2016, bertepatan dengan ulang tahun Kabupaten Lebak yang ke-188. Museum akan dilengkapi benda-benda milik pribadi Multatuli. Materi museum juga akan berisi sejarah kolonialisme. Perpustakaan juga dilengkapi auditorium dan audio visual.

H. Rano Karno
Oktober 2016 Propinsi Banten berusia 16 tahun, yang dicanangkan sebagai 'Hari Kebangkitan Propinsi Banten'. Selain membangun Museum Multatuli, Banten telah mempunyai ikon Museum Heritage di Tangerang yang rutin menyelenggarakan 'Festival Peranakan Tionghoa'.

Daniel Dhakidae
Gaya bahasa Multatuli dalam bukunya Max Havelaar sangat sulit, lincah, sekaligus powerful. Kemudian diterjemahkan oleh HB Jassin ke bahasa Indonesia. Buku berisi tentang perlakuan tidak adil kolonial terhadap orang Jawa. Awalnya buku ini dilarang di Hindia Belanda. Oleh Sigmund Freud buku ini dianggap sebagai salah satu buku terhebat.
Relevansi isi buku,
1. Adanya korupsi dan koruptor.
2. Ketidakadilan.Mengusulkan agar anggota DPR membaca buku ini.

Ubaidillah Muchtar
Kalimat mengesankan Multatuli dalam buku Max Havelaar 'Sikap setengah hati tidak menghasilkan apa-apa, setengah baik artinya tidak baik, setengah benar artinya tidak benar'. Buku ini menumbuhkan semangat keinginan merdeka pada pemuda. HB Jassin dan YB Mangunwijaya pernah bertestimoni, bahwa guru nomor satunya adalah Max Havelaar.

Asvi Warman Adam
Nama penulis buku Max Havelaar adalah Eduard Doewes Dekker. Sedang Ernest Doewes Dekker adalah individu lain pendiri Indische Partij pada 25 Desember 1912, yang kita kenal sebagai Danudirja Setiabudi (Pahlawan Nasional). Yang pada 1947 diangkat sebagai Menteri Negara. Konon beliau masuk Islam dan jadi anggota Partai Masyumi ?.Pramudia Anata Toer tentang Multatuli,
1. 1959 Komite Perdamaian Pusat, 140 tahun Multatuli,
2. Mengusulkan pembuatan patung Mulatuli,
3. Bung Karno tidak menjawab, dan justru bertanya mengapa Multatuli, mengapa bukan Baar atau Sneevliet?
4. Saya duga Bung Karno keliru tentang Doewes Dekker yang ditafsirkan Danudirja Setiabudi, padahal yang diusulkan adalah Eduard Doewes Dekker penulis Max Havelaar. Akhir hayat sang pembongkar,
- Eduard Doewes Dekker meninggal 1887 di Jerman dan dikremasi.
- Ernest Doewes Dekker wafat di Bandung 1950 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cikutra.
- Sukarno wafat Juni 1970 setelah ditahan dan tidak dirawat sebagaimana selayaknya di Wisma Yaso Jakarta.


.

Diskusi Publik Syndicate Update “101 PILKADA: Ahok, Mukidi, Petahana, hingga Calon Terpidana"

  Diskusi Publik
Syndicate Update 
“101 PILKADA:
Ahok, Mukidi, Petahana,
hingga Calon Terpidana"



Waktu :
16 September 2016

Tempat :
Kantor PARA Syndicate, Jakarta

Bersama:
Dr. Ida Budhiati (Komisioner KPU RI)
Benny Susetyo (Pengamat Etika dan Komunikasi Politik)
Y. Ari Nurcahyo (Direktur Eksekutif PARA Syndicate/Moderator)

Pilkada serentak 2017 menjadi ujian kesungguhan kita menegakkan politik bernegara. Terdapat 101 pemilihan kepala daerah di tahun 2017, tetapi mengapa hanya dinamika persoalan Pilkada DKI dan sosok Ahok saja yang mendominasi media? Ada keharusan mengedepankan etika politik dari calon petahana untuk mengajukan cuti selama masa kampanye untuk menghindari konflik kepentingan, namun hal ini kerap menjadi persoalan dan bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, arena pilkada sebagai pesta demokrasi lokal untuk memilih pemimpin daerah dari putera bangsa terbaik justru dinodai oleh politik kepentingan dengan memperbolehkan calon terpidana hukuman percobaan maju dalam pilkada.

Ulasan Redaksi :

Dr. Ida Budhiarti.
Sebagai pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, berharap Pilkada 2017 semakin berintegritas. Jika ada bukti material calon memberikan mahar politik, maka calon dan parpol pendukungnya dilarang ikut Pilkada. Ada larangan politik uang yang dianggap pidana pemilu dan didiskualifikasi. Kontestasi berlangsung fair dan calon petahana harus mengambil cuti saat berkampanye.
Persyaratan calon terpidana dilarang ikut pilkada, hanya yang 'bersih dan tidak cacat' yang boleh ikut kontestasi. Di UU No 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, Penyelenggara KPU sebagai penyelenggara pilkada wajib konsultasi dengan Komisi II DPR, dan hasil konsultasi wajib dilaksanakan. Di pihak lain KPU sebagai penyelenggara pilkada bersifat bebas dan mandiri.
Implementasi pasal 9A, ada beberapa isu yang diangkat Komisi II DPR, khususnya syarat tidak pernah terpidana. Sebelumnya pemerintah dan Komisi II DPR telah menyetujui diperbolehkannya terpidana yang tidak dipenjara atau yang cuma melakukan culpa levis (tindak pidana ringan atau kelalaian/kealpaan) untuk ikut pilkada. Mereka menafsir pasal 7 ayat 2 huruf G UU No. 10/2016 yang mengatur syarat calon bukan sebagai terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap. KPU menafsirkan calon tidak pernah berstatus sebagai terpidana.
Yang dikecualikan bagi mereka yang pernah melakukan pidana kejahatan terhadap anak-anak dan penyalah-gunaan narkoba. MK menyebut calon tidak sedang dijatuhi hukuman. Pengecualian jenis tindak pidana, misalnya sengketa politik calon dengan negara, kecelakaan lalu lintas yang tak terelakkan. Jadi sesuai pasal 7 ayat 2 huruf G, syarat tidak penah sebagai terpidana adalah,
1. Terpidana untuk kasus pidana politik,
2. Status terpidana karena kealpaan ringan,
3. Tidak menjalani hukuman di penjara.
Calon yang berstatus pidana percobaan harus menyatakan ke calon pemilihnya bahwa dia sebagai terpidana tidak dalam tahanan. DPR dan atau pemerintah dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung, jika ada keberatan terhadap Peraturan KPU.

Benny Susetyo
'HUMOR KEBUNTUAN POLITIK'
Humor adalah fenomena masyarakat dan bentuk ungkapan frustasi masyarakat. Teori Katalis (Freud). Humor sebagai letupan aspek bawah sadar, libido. Sebagai transfer imajinasi, tubuh perempuan (sekitar dada). Yang membebaskan tekanan, tiada kesadaran. Thomas Hobbes, superioritas, melawan kekuasaan dominan. Bergeson, teori tertawa. Tertawa sebagai kontras sosial terhadap dominasi kekuasaan.
Pendekatan humor :
1. Tekanan kehidupan tidak bisa diatasi.
2. Kebebasan luar biasa.
3. Tidak ada kemajuan sama sekali.
4. Kontrol perilaku elit politisi yang ingkar janji.
5. Menjaga keteraturan norma. Martineau (1971), humor sebagai solidaritas sosial dan resistensi kekuasaan. Powell dan Paton (1988),
1. Humor sebagai budaya perlawanan.
2. Rejim penindasan.
Pendekatan simbolik. Interaksi simbolik (Emerson). Humor kebebasan mengatasi norma, kesantunan, keserasian, negosiasi melawan norma. Goffman (1971), interaksi sosial dan teori simbolik, negoasiasi norma baku, solidarity maker, tertekan, tertindas, dan, keluar dari kultur superioritas. Norrick (1993). Pendekatan fenomenologi, konstruksi sosial dan potensi perlawanan. Berger (1997). Kehidupan agama, unsur transenden. Humor menurut Marx dan Freud, ketiadaan kesadaran, aspek bawah sadar dan konflik agresivitas, humor sebagai antagonis dan politik label. Masyarakat dibuat tidak sadar kalau dikendalikan. Analisa kasus :
1. Publik kehilangan kesadaran dan kontrol sosial. Misalnya reklamasi, penggusuran, perilaku korupsi.
2. Tidak ada alternatif politik selain Ahok.
3. Ketidak-sadaran publik dan kebuntuan politik memunculkan tokoh antagonis yakni Mukidi.
4. Pembebasan dari superioritas kekuasaan yang dominan karena ketiadaan kesadaran, kalahnya nalar politik terhadap superioritas kekuasaan,  maka Mukidi menjadi maskot antagonis.
5. Fenomena Mukidi = Kartolo (1990an).


.

Minggu, 11 September 2016

Seminar Pluraisme “Intoleransi Merajalela, Rapuhkah Bhinneka Tunggal Ika ?"

  Seminar Pluraisme
“Intoleransi Merajalela,
Rapuhkah Bhinneka Tunggal Ika ?"



Waktu :
Sabtu, 10 September 2016

Tempat :
Gedung Yos Sudarso lantai 2, Gereja St. Anna,
Jl. Laut Arafuru. Blok A7 No. 7. Kav. TNI AL, Duren Sawit. Jakarta Timur

Keynote Speaker :
M. Imdadun Rahmat (Ketua Komnas HAM) 

Narasumber :
  • Zuhairi Misrawi (Cendekiawan NU)
  • Drs. Rudy Pratikno, SH (Wakil Ketua Bid. Rekomendasi FKUB DKI)
  • Trisno Sutanto (Aktivis PGI & Madia)

Moderator :
Y. Handoyo  Budhisedjati (Ketua VOX POINT INDONESIA) 

Penyelenggara :
VOX POINT INDONESIA Sie HAAK 
Gereja St. Anna, Duren Sawit


Ulasan Redaksi :

M. Imdadun
Fakta Indonesia beragam. Kita harus menghargai keberagaman/pluralisme. Hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai hak utama, yang tidak bisa dikurangi dan dihilangkan.
1. Forum internum. Hak beragama dalam hati nurani/sanubari; kebebasan memilih agama, kepercayaan, mazhab.
2. Forum externum. Terekspresikan dalam perkataan dan perbuatan.Batasannya, tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain; tidak bertentangan dengan moral publik yang disepakati. Contoh cara berbusana ada dua demo di pantai Perancis; ada kelompok yang berbikini vs kelompok yang berburkha.
Alasan pelarangan mendirikan rumah ibadah agama minoritas, tidak boleh semena-sema menggunakan pasal 'karet'. Kecuali melanggar kesehatan, misal ajakan mengkonsumsi narkoba atau ajakan bunuh diri. Hak-hak yang dimaksud, menjalankan peribadatan, peribadatan non-ibadah (ceramah, ibadah, sekolah minggu, tahlilan, perayaan hari besar keagamaan, siar agama, pendidikan agama, kebebasan menggunakan simbol keagamaan, kebebasan mengangkat pemimpin organisasi keagamaan, mendirikan lembaga dan sarana keagamaan, rumah sakit, panti asuhan, membentuk dan menjalankan organisasi), hak menyebarkan agama, memperoleh layanan untuk menikah dan penguburan, anak-anak berhak memperoleh ajaran agama dari orang tua atau walinya.

Zuhairi Misrawi
'TANTANGAN INTOLERAN KITA, MENUJU REPUBLIK YANG PLURAL DAN TOLERAN'
Indonesia penduduknya majemuk, baik etnis, bahasa, agama, budaya.Ada potensi toleransi yang tinggi, jika dilihat dari realitas kehidupan sosial masyarakat.Ancaman radikalisme dan intoleransi yang makin eskalatif pasca reformasi.Kalau mau Islam 100% pindah saja ke Arab Saudi (Timur Tengah).
Tahun 2008 dia mengajak 50 kiai masuk ruang gereja.98,6% rakyat percaya Pancasila. Mengawal Pancasila untuk diajarkan di sekolah, bukan dihafalkan tapi diamalkan. Fatwa NU menyebut bahwa mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Pancasila sudah final, Pancasila alat pemersatu. Realitas intoleransi. 1998-2003 ada 428 kasus intoleransi bernuansa agama.
Sepanjang 2008, ada 367 pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (Setara Institute). Sepanjang 2009, ada 59 kasus intoleransi. Kelompok sasaran intoleransi umat Ahmadiyah, Syiah, Kristen/Katolik, Budha. Modus-modus intoleransi. Penolakan status dan akses yang sama terhadap kelompok lain (restriction). Pandangan menganggap kelompok lain lebih rendah (dehumanization). Titik problematik. Benturan pradaban (kampanye Donald Trump). Benturan fundamentalisme (Rohingnya di Myanmar). Globalisasi ekstremisme atas nama agama (ada aliran dana dari Saudi Arabia). Identitas soliter (menganggap diri paling benar). Kebangkitan agama-agama.

Rudy Pratikno
Populasi, etnis, pulau membuat Indonesia sangat majemuk, merupakan anugrah Tuhan. Kemajemukan untuk kelangsungan hidup manusia. Intoleransi muncul karena menganggap yang berbeda adalah tetap. Adanya kesenjangan sosial ekonomi. Pemahaman agama yang radikal. Ketidak adilan. Adanya prasangka buruk antar umat yang berbeda. Kurangnya perlindungan kepentingan umum. Kepentingan politik. Menurunnya etika berpolitik.Cara mencegah. Mempererat hubungan pribadi. Mengembangkan kebajikan. Pendalaman pada keyakinan masing-masing. Pendirian gereja Katolik di Duri Selatan Jakarta yang ada sejak 1968 dipermasalahkan. Rencana membangun Rumah Pastoran di Jagakarsa dianggap rumah ibadah (Jln. Mutiara, Jakarta Selatan). Dua hari yang lalu di Solo, ibadah arwah 1.000 hari dibubarkan oleh massa; padahal sudah mendapat ijin dari aparat.Survei Harian Kompas 16 Mei 2016, 70% masyarakat Indonesia bersikap toleran.

Trisno Sutanto
'Problem Pokok Kebhinnekaan'
Kondisi kebhinnekaan kita. Reformasi 1998 memberi jaminan konstitusional atas kebebasan berragama/berkeyakinan, pasal 28 ayat 1 & 2 UUD 1945. UU No. 1/PNPS/1965 bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.Politik pembiaran oleh aparat atas tindak intoleran. Level persoalan. Tidak sinkronnya UUD 1945 vs UU. Akar persoalan. Intoleransi gejala di permukaan. Ketidak-tahuan dan kebuta-hurufan tentang agama lain (religious illiteracy). Hidup dalam dunia agamanya sendiri, juga tradisi masing-masing. Salah satu solusi dengan melakukan pertemuan sebagai manusia, dengan makan dan tidur bersama di pesantren. Ranah persoalan, fenomena-struktur-akar masalah.
Langkahnya, ada upaya menerjemahkan jaminan konstitusional, lembaga advokasi dan terus memantau, membangun jejaring dialog antar umat beragama. 

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Diskusi "Kepala BIN: Reformasi Intelijen VS Kontestasi Sipil - Militer"

Diskusi
"Kepala BIN:
Reformasi Intelijen
VS Kontestasi Sipil - Militer"



Waktu :
Jumat, 9 September 2016

Tempat
Kantor PARA Syndicate,
Jln Wijaya Timur 3 No. 2A

Narasumber:
  • Prof. (Riset) DR. Hermawan Sulistyo (Peneliti Senior LIPI)
  • Dr. Wawan H. Purwanto (Pengamat Inteligen)
  • Fahri Huseinsyah (Peneliti PARA Syndicate)

Moderator :
Y. Ari Nurcahyo 


Ulasan Redaksi :

Fahri Huseinsyah
Ekonomi global sedang lesu berdampak ke regional; USA belum pulih, lemahnya nilai Rupiah, adanya isu separatisme (Organisasi Papua Merdeka), manuver Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, perselisihan Laut Tiongkok Selatan, adanya barang selundupan, radikalisme, terorisme, human trafficking, perang asimetris dan multidimensi. Fungsi intelijen perlu diperkuat di perbatasan.
BIN belum optimal untuk menunjang agenda pertumbuhan ekonomi dan akan adanya Pilkada 2017. Perlu reposisi dan reformasi BIN. Dengan pendekatan sipil untuk membendung invasi budaya asing. Modernisasi, human security, negara harus hadir, memperkuat jangkauan sehingga kehadirannya dirasakan oleh masyarakat. BG perlu melakukan perubahan kultur BIN, dan konsolidasi internal untuk mencegah terjadinya kontestasi sipil-militer.
Konflik laten, 1965 Badan Pusat Intelijen dipimpin oleh Subanrio.Post 1965 dibentuk BAKIN sebagai pelengkap BAIS. Mengemukakan modernisasi dan profesionalisme; sesuai perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya. BIN adalah think thanknya presiden. BIN harus terbuka.

Prof. Hermawan Sulistyo
BIN adalah transformasi dari BAKIN. Pada Orla intelijen lebih banyak beroperasi di luar negeri. Kini operasi BIN lemah di luar negeri. Mossad fokus ke luar negeri karena adanya ancaman dari luar. Abu Sayyaf berkali-kali melakukan penculikan, tetapi kita belum bisa mengatasinya. Fungsi intelijen adalah memberikan saran dan akhirnya untuk membuat kebijakan. Masalah BIN, sebagian staf internalnya belum profesional (ponakan, tetangga), kontestasi TNI-POLRI, fokusnya dalam negeri. Penunjukan BG merupakan kompromi. Tugas BG merubah paradigma BIN. Memimpin BIN bukanlah masalah teknis, tapi masalah managerial.


Wawan H. Purwanto
Persoalan intelijen bersifat unik, tidak kelihatan semuanya tapi abu-abu, bukan untuk konsumsi publik. Semakin tersembunyi semakin menarik, yang tergambar kulitnya saja. Pergantian kepala BIN adalah hal biasa, tidak ada persoalan mendasar. BIN adalah mata dan kepala/otak presiden. Perlu adanya trust, integrity, intelectual dan intimacy, sekaligus president's interest.
BIN memberikan early warning system untuk mengantisipasi terjadinya isu SARA, teror, mengubah ancaman sebagai peluang. Adanya polemik di dunia intelijen adalah hal biasa. Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, menjadi incaran untuk selalu digoyang agar tidak stabil. Pelakunya bisa ada di Indonesia, tapi pemikirnya ada di luar negeri. Indonesia ibarat gadis cantik. Ada UU yang dibikayai asing. Karena kaya sumber daya alam. Gara-gara rempah-rempah kita dijajah. Pancasila 'disingkirkan' sebagai wujud perang asimetris. Bisa dilakukan mapping untuk mengantisipasi masalah dengan keberanian melakukan ofensif dan mengambil langkah strategis. Pendidikan dan pengalaman BG memadai untuk menjabat sebagai kepala BIN.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com