Senin, 30 Mei 2016

Diskusi Perspektif Indonesia "Partai-partai Baru dan Kemungkinan Pengubahan Paket UU Politik"

Diskusi
Perspektif Indonesia
"Partai-partai Baru dan Kemungkinan
Pengubahan Paket UU Politik"



Waktu :
Sabtu, 28 Mei 2016

Tempat :
GADO-GADO BOPLO,
Jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat

Pemilu masih tahun 2019, partai-partai baru mulai mendaftarkan diri. Paket Undang-undang Politik biasanya diubah jelang pemilihan umum. Mengapa minat mendirikan partai baru tak merosot? Apa saja hambatan dan peluang mereka?

Bersama :
  • Titi Anggraeni (Direk Perludem)
  • Dr. Valina Singka Subekti (Guru Besar FISIP UI/DKPP)
  • Ramdansyah (Sekjen Partai Idaman)
  • Raja Juli Antoni (Sekjen PSI)

Ichan Loulembah (Host)

Penyelenggara :
Populi Center 
Smart FM Network

Broadcasting live on SMART FM Jakarta 95.9, Manado 101.2, Makasar 101.1,  Banjarmasin 101.1, Balikpapan 97.8, Surabaya 88.9, Palembang 101.8, Medan 101.8, Pekanbaru 101.8, Jogjakarta 102.1- Streaming radiosmartfm.com- Blackberry: SmartFM via google- Android: SmartFM via google play
Perspektif Indonesia tajam - dalam - bermakna

SIARAN ULANG :
Minggu, 29 Mei 2016 Pukul 16.00-18.00 WIB
.

Ulasan Redaksi :

Titi Anggraeni
Yang membuat antusiasme parpol baru adalah keinginan berkuasa; melalui jalur Pemilu. Ada yang rasional ada yang tidak rasional. Jalan pintas parpol baru misal Perindo ternyata tidak/belum mendaftar ke Kemenhukham, tapi melakukan akuisisi parpol. Persyaratan parpol ada 175 cabang (100 di Propinsi; 75 di Kabupaten/Kota; 50 di Kecamatan) kepengurusan harusnya ada kantor, dan kontrak kantornya jelas. Sistem presidensial dipertemukan dengan multi partai mengandung kelemahan, karena multi partai di Indonesia bersifat ekstrim. Idealnya multi partai yang tidak ekstrim. ENPP (Effective Number Parliamentary) Presiden menjadi sandera parlemen. Tidak ada komitmen parlemen mendukung presiden. Parlementary threshold 3-10% ternyata tidak efektif.
Sekarang ini Pemilu borongan bukan pemilu Serentak. Titik krusial parpol ? Untuk mendirikan parpol butuh biaya besar. Kita cenderung rejim administratif yang mempersulit munculnya parpol baru. Yang paling krusial adalah bagaimana posisi UU Pemilu 2019 ?. UU Pemilu sebelumnya perlu 2 tahun untuk membahasnya. Dan KPU perlu waktu minimal 2 bulan untuk mempersiapkan Pemilu sesuai UU Pemilu.Kerangka hukum baru Pemilu 2019, prosesnya tidak boleh tergesa-gesa. UU yang bisa berlaku lama dan ajeg.UU pemilu Indonesia paling banyak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.Korupsi politik dimulai dari korupsi legislasi. Pemilu Indonesia menjadi rujukan negara lain.Mendorong pemerintah dan DPR memprioritaskan UU Pemilu 2019.

Dr. Valina Singka Subekti (Guru Besa
Sejarah kepartaian; kita alami demokrasi jaman parlementer; kemudian demokrasi terpimpin (Orla); dan sempurna jaman Orba. Orde Baru berfokus di Pembangunan; parpol dibatasi jumlahnya. Setelah Reformasi 48 parpol muncul. Design kelembagaan tidak dibangun, sehingga jumlah parpol banyak. 2004 proporsional terbuka, dapil dikurangi, jumlah parpol berkurang. Parpol baru cenderung didirikan menjelang Pemilu. Cermin ketidak puasan atas parpol yang ada. Adanya kompleksitas persoalan. Misal kesenjangan ekonomi. Infrastruktur parpol harus dibangun, juga SDM nya. Masalahnya parpol baru berhadapan dengan parpol mapan yang sudah ada sejak Orba. Perlu deregulasi agar parpol menjadi akuntabel; transparan; modern. Parpol baru harus dapat menjanjikan alternatif yang lebih baik.
Sistem proporsional membuka peluang adanya money politic. Keberadaan parpol diperlukan untuk rekruitmen dan pendidikan kader. Hanya parpol yang memenuhi syarat yang ikut Pemilu. Makin banyak parpol makin baik. Parpol baru perlu waktu untuk bersosialisasi supaya dikenal (visi dan misinya). Parpol sebagai pilar harus diperkuat, yakni rekruitmen dan pengkaderan. Sistem demokratis intern parpol diperkuat. Aktivis parpol adalah amanah, beretika, berkeadaban. Pemilu serentak perlu segera dibahas DPR regulasinya. Perlu pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Ramdansyah
Tahun 1985 Rhoma Irama punya masa 15 juta. Adanya idealisme Rhoma. Misal lagu "Yang Kaya Makin Kaya dan Anti Judi". Rhoma berkontribusi di PPP sejak 1970. Termasuk di Golkar dan PKB sebagai vote getter. Berideologi Islam dan Pancasila. Adanya pembusukan setiap 5 tahun. DPW dibangun di daerah sebagai inisiatif anggota Partai Idaman. Lagu-lagu Rhoma dinyanyikan; Rhoma juga berdakwah sebagai dai.
Pengamat dan peneliti meyakini Rhoma punya massa dan bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Ada Dewan Syuro dan Dewan Pembina dan ada moral yang baik. Parpol banyak kader, kalau 1 kader berbuat salah berpengaruh terhadap seluruh anggota parpol.Figur juga sangat berpengaruh, termasuk Rhoma. Ada AD, ART, logo partai, kuota perempuan 30%. Sudah mendaftar sebagai parpol baru September 2015. Di UU Pemilu No. 2 Parpol baru boleh ikut sebagai peserta Pemilu bila minimal sudah berdiri 2,5 tahun. Kekuasaan punya fungsi sosial yakni dengan pendidikan politik. Pesan melalui lagu "Anti narkoba, Tertib lalu lintas"

Dr. Raja Juli Antoni
Parpol baru lahir sebagai kritik atas parpol yang ada. Ada ceruk pemilih yang tidak mengidentifikasi ke parpol. DPR mempunyai citra buruk. Ada problem di Parpol. Pemimpin lokal seperti Ahok, Ridwan Kamil, Abdullah Anas, Yoyok, Nurdin Abdullah, bukan lahir dari parpol. Keputusan parpol cenderung di tangan ketua dan segelintir elite parpol sehingga disebut oligarki partai. Parpol administratif dan ideologis. 70% anggota PSI berusia dibawah 30 tahun; dan belum pernah berpartai.
Figur/tokoh menjadi penting. Yang masalah sentralistik tokoh. Berkomunikasi lewat sosial media.Hadir sebagai kritik. Parpol selama ini gagal menjalankan fungsinya untuk menyerap aspirasi masyarakat.Parpol cenderung elitis dan oligarki.55 % pemilih di Pemilu 2019 adalah kaum muda Indonesia.

Slide foto - foto selama acara



NOMagz.com

Seminar Kodifikasi UU Pemilu (2) "Penegakan Hukum Pemilu"

Seminar
Kodifikasi UU Pemilu (2)
"Penegakan Hukum Pemilu"



Waktu :
Jumat, 27 Mei 2016

Tempat :
Kantor PBNU, Lantai 5,
Jl. Kramat Raya No. 164, Jakarta Pusat.

Keynote Speech :
K.H. Masdar F. Mas'udi (Rois Syuriah PBNU)

Narasumber :
  • Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem)
  • Prof. Dr. Topo Santoso (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia/Wakil Ketua Perludem)
  • Donald Fariz (Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch)
  • Masykuruddin Hafidz (Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat)

Moderator :
Sunanto.


Ulasan Redaksi :

Keynote Speech :
K.H. Masdar F. Mas'udi
Kita pandai merumuskan tapi implementasinya lemah. Misalnya Pancasila dan UUD 1945 rumusan yang sudah ideal. Kini tinggal penerapan normatifnya saja. Keadilanlah yang paling penting. Distorsi Pemilu terjadi gara-gara ada money politic. Memilih Pemimpin yang baik, kita harus berprasangka baik. Pada dasarnya semua orang punya nurani. Tinggal mengawal komitmen pemimpin.
Pemilihan Ketua RT, Kades/Lurah pun kini pakai uang. Mitos Ratu Adil lahir tanpa persiapan dan tiba-tiba muncul. Pemilu hanya titik awal dari perjalanan panjang berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya yang menjadi pengawas adalah nurani kita masing-masing. Pemilu yang Jurdil adalah keniscayaan.

Presentasi Naskah Akademik RUU Pemilu :
Oleh Kurniawan
UU yang baik mempunyai sifat, koheren dan komprehensif; berdaya jangka panjang; mudah dipahami; efektif untuk pendidikan politik. Daftar isi RUU Pemilu. Buku 1-8.Azas ; Tujuan; Prinsip Pemilu. Azas Pemilu, Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil.Tujuan Pemilu, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, dan terpilihnya Presiden, DPR, DPD. Prinsip Pemilu, Nasional dan Daerah. Parpol peserta pemilu, kriteriannya.
Sistem Pemilu Nasional untuk Presiden, DPR, DPD. Waktu, besaran Dapil, metode pencalonan, metode pemberian suara, ambang batas, formula perolehan kursi, penetapan calon terpilih.Aspek Hukum, pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana, perselisihan administrasi, perselisihan hasil.


Panelis :

Titi Anggraini
Kalau indonesia ingin jadi benchmark antara Islam dan demokrasi bisa jalan bersama dan serasi/harmonis. Pemilu presiden Indonesia berlangsung serentak sehari dengan pemilih terbanyak yang berlangsung sehari. Demokratis dan bersih. Rekayasa electoral dan marketnya, yang tidak rentan money politic. Kepatuhan dan peneggakan hukum Pemilu.15 Standar Pemilu Demokratis. Terstruktur dengan baik, sistem elektoral, batasan elektoral, pendaftaran pemilih, dan lain-lain. Elemen sistem Keadilan Pemilu. Pencegahan, sistem penyelesaian sengketa pemilu (korektif dan punitif), penyelesaian sengketa Pemilu alternatif.
Keadilan Pemilu (Electoral justice). Hak untuk memilih dan dipilih. Prinsip penyelesaian sengketa dan masalah hukum Pemilu.Azas, Tujuan, Prinsip. Aktor, Sistem, Management, Hukum. 5 problem hukum, 3 jenis pelanggaran, 2 perselisihan administrasi. Pilkada adalah bagian/rejim Pemilu. Penyelesaian Perselisihan Administrasi, tidak ada yang ideal tapi yang cocok untuk kita. Oleh Majelis Ad Hoq.

Prof. Dr. Topo Santoso
"Pelanggaran dan Sengketa Pemilu dan Penyelesaiannya"
Kodifikasi akan membantu dan menguntungkan semua pihak.KPU, Bawaslu, DKPP, Sistem Peradilan Pidana, Mahkamah Konstitusi. Pemilu yang "free and fair".Electoral Resolution. Adanya pelanggaran dan perselisihan Pemilu bukan cermin Pemilu yang jelek. Penanganan penyelesaian Pemilu yang sangat dibatasi (5 hari kerja) waktulah yang masalah.
Isu fundamental dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa Pemilu. Validitas hasil, KPU/Bawaslu memulihkan kandidat yang dirugikan, penuntutan pidana. Kode etik penyelenggara di Indonesia masih ada masalah. Ada 7 Standards EDR by Chad Vickeri, ed.

Donald Fariz
"Pengawasan Dana Politik"
Dana politik meliputi Rejim Pemilu (dana kampanye, pol uang) dan rezim diluar pemilu (keuangan parpol, iuran anggota, sumbangan eksternal, bantuan APBN/APBD). Problem integritas Pemilu. Maraknya praktek politik transaksional negatif, dana kampanye haram sebagai modal politik, penggunaan fasilitas negara dan daerah sebagai instrumen pemenangan. Politik uang meliputi, vote buying, vote broker, korupsi politik.
Politik uang dari Pemilu 1999 (62), 2004 (113), 2009 (150), 2014 (313). MK seolah menutup mata terhadap pelanggaran pemilu. Dana kampanye. Problem Dana Kampanye di Indonesia. Buruknya aspek kepatuhan dalam laporan, manipulasi penerimaan, manipulasi pencatatan belanja, audit yang lemah. Besaran Sumbangan APBN/APBD kepada Parpol.Problem Keuangan Parpol. Dikotomi Dana Politik, rezim Pemilu dan rejim diluar Pemilu.Rekomendasi.

Masykuruddin Hafidz
Sebanyak 85,6 juta pemilih adalah anggota NU setera 190 kursi DPR RI. Demokrasi kita khas. Adanya Lembaga Pemilu.
Ada 3 ciri Pemilu di Indonesia :
- Pemilu sebagai gerakan media sosial.
- Pemilu sebagai sarana toleransi dan multi kulturalisme.
- Pemilu sebagai wahana advokasi.
Pemilu Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain.

Slide foto - foto selama acara



NOMagz.com

Kamis, 26 Mei 2016

Seminar Peradaban "11 Langkah Kebijakan Ekonomi Presiden Joko Widodo"

Seminar Peradaban
"11 Langkah Kebijakan Ekonomi
Presiden Joko Widodo"



Waktu :
Kamis, 26 Mei 2016

Tempat :
Auditorium Nurcholis Madjid - Universitas Paramadina,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 97 - Jaksel.

Pembicara :
  1. Prof. Dr. Anwar Nasution
  2. Prof. Dr. Taufik Abdullah
  3. Dr. Ir. Arif Budimanta

Penyelenggara :
  1. Institut Peradaban Prof. Dr. Salim Haji Said, MA, MAIA
  2. Yayasan Wakaf Paramadina
  3. Pusat Studi Kelirumologi   .


Ulasan Redaksi :

Prof. Dr. Anwar Nasution
Bagaimana dampak 11 paket ekonomi ? Satupun tidak jalan dan mengecewakan. Tidak menyerap tenaga kerja, tidak meningkatkan ekspor. Kalifah Abubakar menyerang kaum muslim yang tidak berzakat dan yang tidak membayar pajak. Nasib jelek kita alami karena perilaku yang tidak sesuai. Ihram, jilbab, tasbeh, sajadah semuanya buatan Tiongkok.Kebijakan pemerintah kurang tepat. Sampai saat ini ekspor kita masih seperti jaman VOC. Misalnya Kelapa sawit, mengirim TKI/TKW ke luar negeri. Baik fiskal maupun moneter. Termasuk para menteri rezim Jokowi tidak sebaik menteri jaman Soeharto. Dulu berhutang kepada World Bank, kini berhutang kepada pasar keuangan yang berbunga tinggi.Komponen kebijakan stabilisasi perekonomian.
Kebijakan moneter. Deflasi bukan karena kehebatan Jokowi tapi turunnya harga komoditi dunia. Tingkat suku bunga Indonesia tertinggi di dunia. 50% perbankan dikuasai 4 BUMN dan bank BUMD. Rupiah bergerak seperti yoyo seperti terkena malaria. Rupiah tak laku di Mekah dan Madinah. 40% pembeli Surat Utang Negara adalah jangka pendek. Pasar dana pensiun dan asuransi dikuasai asing. Misal Manulife, AXA. Ongkos angkut Jakarta-Pontianak lebih mahal ongkos Jakarta-Hong Kong.Pembayar pajak baru 13% dari total penduduk. P2K didanai sadokah Australia. Keuntungan BUMN hampir tidak ada. Martabak membutuhkan minyak sawit jadi harusnya kita jual minyak sawit ke India dan Banglades. Kredit BI pada pemerintah.
Administrasi tidak baik, aturan hukum belum berjalan, otonomi daerah tanpa persiapan. Memperbaiki tata hukum. Melindungi hak milik individu. Ekonomi Islam juga kapitalis. Kontrak perjanjian harus ditepati. Kepastian hukum. Perbaikan BUMN/D. Jangan terus menerus menjadi UKM. Dari Dubai bisa memperluas pasar ke Afrika (Kenya) dan Asia Barat. Meningkatkan sistem pemerintahan Pemberantasan korupsi.


Dr. Ir. Arif Budimanta (Waket Komite Ekonomi dan Industri Nasional)
 "Langkah Kebijakan Presiden Joko Widodo"
Potret daya saing negara ASEAN. Posisi Indonesia di nomor 7 untuk easy of doing business. Tujuan Paket Kebijakan Ekonomi. 3 langkah paket kebijakan ekonomi. Tujuan dan bentuk deregulasi. Paket Ekonomi yang telah dikeluarkan. Rekapitulasi penyelesaian paket kebijakan ekonomi I-X. Terjadi penurunan angka pengangguran Pebruari 2016 dibanding Pebruari 2015.
Ada pertumbuhan PDB berdasar harga konstan 2010 di TW I 2016 (4,92%) dibanding TW I 2015 (4,73%). Prospek implementasi. Kelemahan kita adalah "koordinasi" sehingga perlu debirokratisasi dan continuous improvement. Revolusi mental, kerja keras. Likuiditas keuangan; budidaya uang. Manfaat belum dirasakan maksimal apalagi ekonomi global yang belum membaik. Mental birokrasi juga penentu keberhasilan. Pemerintah menanggung asuransi kesehatan; program Indonesia Pintar; program kesejahteraan. Prioritas membangun Infrastruktur.

Prof. Dr. Taufik Abdullah
Kini kita tertinggal dari Korsel. LIPI dan Akademi Ilmu Pengetahuan dikurangi anggarannya.Ada 6 parpol yang baru didirikan. Untuk apa parpol baru? Fakta dinamika sejarah di tahun 1950an. Demokrasi terpimpin ada unsur otoriter. Tidak ada Pemilu. Gaya bicara demokrasi terpimpin serba hiperbol. Jaman Orba semua ditentukan oleh presiden. Ada Kursus P4; eufemisme yang lembut. Pelacur = Wanita Tuna Susila; penganggur = tuna karya. Hiperbol maupun eufemisme mengaburkan fakta. Hiperbol menimbulkan pertentangan. Eufemisme memunculkan ketidak percayaan. Kita belum terbebas dari akibat hiperbol dan eufemisme. Terjadi disconnect. SBY melakukan pencitraan karena adanya ketidak percayaan.

Slide foto - foto selama acara


  Beberapa Slide :

klik gambar untuk memperbesar

Slide Anwar Nasution

Slide Arif Budimanta



www.NOMagz.com

NGOBROL @TEMPO "Pendidikan Tinggi"

NGOBROL @TEMPO
Pendidikan Tinggi



Waktu :
Rabu, 25 Mei 2016

Tempat :
Ruang Auditorium Lantai 2, Gedung D Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (Jl. Jendral Sudirman Pintu Satu, Senayan).

Dalam rangka ulang tahun Majalah Berita Mingguan TEMPO ke-45, PT. TEMPO Inti Media Harian bermaksud mengadakan kegiatan diskusi ngobrol @Tempo tentang "Pendidikan Tinggi".
"Memaksimalkan Peluang Bonus Demografi Melalui Sistem Pembelajaran Jarak Jauh"

Moderator :
Tomy Aryanto (Redaksi Tempo Media Group)

Narasumber :
  • Prof. H. Mohamad Nasir, PhD, Ak. (Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI)
  • Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, PhD. (Rektor Universitas Terbuka)
  • Prof. Richardus Eko Indrajit (Sekretaris Badan Standar Nasional Pendidikan)


Ulasan Redaksi :

Sambutan Hadad (Tempo Grup)
Ngobrol mempertemukan para stake holders di industri berbeda. Akan hadir bonus demografi yang potensial produktif di 2020-2030. Ada 134 Perguruan Tinggi Negeri yang mampu menampung mahasiswa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia. Pendidikan Jarak Jauh diharapkan dapat menampung banyak mahasiswa.

Patdono Suwigyo (Dirjen Kelmbagaan IPTEK & DIKTI)
Kebijakan 5 tahun kedepan;
- Menambah daya tampung Perguruan Tinggi.
- Meningkatkan mutu lulusan.
- Meningkatkan daya saing.
Mutu sebagai prioritas. Perbandingan lulusan Perguruan Tinggi di beberapa negara Asia, Korea Selatan, Thailand, Malaysia. Indonesia negara kepulauan sehingga menyulitkan dan untuk mendirikan Universitas sangat mahal. Misalnya ITB Rp 4-5 triliun. Untuk mendirikan politeknik perlu biaya RP 400-500 miliar. Bonus demografi harus disertai dengan pendidikan tinggi yang baik; termasuk pendidikan jarak jauh. Belum semua program studi ada di UT. Misalnya kedokteran. Infrastruktur pendidikan bagus. Tutornya bermutu bagus. Propinsi, nasional dan internasional. Perguruan Tinggi boleh mengajukan ijin Pendidikan Jarak Jauh. PDIPT diresmikan 2014. Untuk menjadi guru di Turki harus yang berprestasi (ranking 1-10) dan seleksinya lebih ketat dibanding yang bukan mau menjadi guru. Ada 50.000 dosen di PTN dan PTS yang belum S2. Perguruan Tinggi menghasilkan tenaga kerja yang kompeten bukan menghasilkan ijasah.


Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, PhD
"Potensi Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia"
Pendidikan terbuka (Paket A, B, C) vs Pendidikan Jarak Jauh.Meniru model UT di Inggris.Konvergensi Pendidikan tatap muka vs Pendidikan Jarak Jauh/online.Perkembangan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh di USA, Eropa dan Asia.Sustainable Development Growth an Education 2030. Incheon Declaration. Universitas Terbuka mulai 1984. Kebijakan Pendidikan Terbuka UT.Sistem pembelanjaran fleksibel. Online.400-500 kota di Indonesia. Lebih 4.000 virtual class. 1,2 juta mahasiswa 450 active students. 305.956 registered students.Tantangan di lapangan. Infrastruktur IT yang belum merata. Kemampuan belajar mandiri - mengelola waktu belajar. Pemahaman masyarakat dan asesor tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh yang belum optimal. Sistem PTJJ akan menjadi magnitude semesta pendidikan nasional masa depan. Permen tentang PTJJ sedang direvisi.

Prof. Richardus Eko Indrajit
"Perkembangan E-Learning di Dunia. Peluang dan Tantangan bagi Pendidikan Tinggi"
Perlu terobosan dalam cara berpikir agar dapat menampung lebih banyak mahasiswa. Yang survive adalah yang adaptable. Massive Open Online Course. Focus on Scalability vs Focus Community and Connection. Formal vs informal. Antar universitas di kota yang sama mestinya bekerja sama bukan berebut mahasiawa. Arsitektur teknologi yang bermasalah. Next Generation E-Learning Environment. Online, On-Budget and On-Course E-Learning. Sistem pembelajaran daring, kuliah daring Dikti.

COBIT by Prof. Eko Indrajit.
PREINEXUS, we have the largest. Biarkan pengetahuan yang berkeliling, bukan dosennya yang berkeliling. Setiap WNI berhak mendapatkan pendidikan yang layak, terjangkau dan berkualitas. Kalau antri jangan lihat kedepan tapi lihatlah ke belakang.Carilah ilmu ke warnet terdekat bukan ke Tiongkok. Membangun NKRI dengan ujung jempol menggunakan hp. Distributed Open Collaborative Course.

Slide foto - foto selama acara


  Beberapa Slide :

klik gambar untuk memperbesar

Slide Ibu Tian Belawati

Slide Richardus Eko Indrajit_1

Slide Richardus Eko Indrajit 2



www.NOMagz.com

Rabu, 25 Mei 2016

SUARA MUDA MUDI "Ada Apa Dengan AHOK?"

SUARA MUDA MUDI
"Ada Apa Dengan AHOK?"



Waktu :
Selasa, 24 Mei 2016

Tempat :
Gedung Setiabudi Building 2,
Jl.Rasuna Said Kav.62, Kuningan



Narasumber :
  1. Amalia Ayuningtyas (Teman Ahok)
  2. Ivanhoe Semen (Muda Mudi Ahok)
  3. Yunarto Wijaya (Charta Politika)
  4. Joshua Matulessy (JFlow)
  5. Kartika Djoemadi (Jasmev)
  6. Chaerany Putri (Aktivis muda) 

Penyelenggara :
MUDA MUDI AHOK

Slide foto - foto selama acara

  Poster selama acara :

klik gambar untuk memperbesar
















www.NOMagz.com

Diskusi Sejarah Jepang Pasca Perang "Revolusi Mental & Program Kerja Konkrit" Pelajaran dari Pengalaman Rekonstruksi Jepang Pasca Perang Dunia Kedua

Diskusi Sejarah
Jepang Pasca Perang
"Revolusi Mental & Program Kerja Konkrit"
Pelajaran dari Pengalaman Rekonstruksi
Jepang Pasca Perang Dunia Kedua




Waktu :
Selasa 24 Mei 2016

Tempat :
Bentara Budaya,
Jln. Palmerah Selatan No. 17. Jakarta

Bersama :
Dr. Susy Ong (Sejarawan)

Moderator :
Iwan Ong


Ulasan Redaksi :

Presentasi :
Dr. Susy Ong (Dosen Sejarah)

Jepang bangkit dalam 19 tahun setelah kalah perang, apa penyebabnya ? Dari terpuruk menjadi bangkit kembali. Banyak mitos yang keliru ? Realita Jepang pada Agustus 1945. Pendudukan oleh USA. Serdadu pulang dari medan perang. Banyak pabrik tutup; banyak pengangguran. Produktivitas anjlok. Sistem distribusi kacau (timbul pasar gelap). Rakyat frustasi dan enggan bekerja. Kemerosotan moral menyebabkan kriminalitas dan pelacuran naik. Tatanan sosial runtuh.
Orang kota berbondong-bondong ke desa membeli makanan.Kalah perang, instrospeksi, menyadari kekurangan, lakukan perubahan.
Kalah teknologi; kalah kualitas Sumber Daya Manusia; sistem pendidikan diubah untuk mengejar ketertinggalan;Kalah dalam mentalitas, rakyat terbelenggu pemikiran tradisional sehingga tidak rasional (sok gengsi dan boros), minim inisiatif untuk bekerja lebih baik. Sistem sosial feodal sehingga tidak mendukung individu untuk produktif; produktivitas rendah. Miskin. Kondisi terjajah. Educational Policy for the Construction of New Japan September 1945.


Reformasi pendidikan. Mengkritisi sistem pendidikan sebelumnya.Mencanangkan tujuan pendidikan yang baru.Juni 1947 gerakan rekonstruksi nasional. Agenda nasional, membangun budaya baru. Hidup sehat (makanan bergizi, pakaian yang pantas, rumah tinggal yang sehat); sopan santun; rasional; tidak terbelenggu tahayul. UU Pendidikan Luar Sekolah (1949). Community Center; Museum; Perpustakaan; Gerakan 4H (head, heart, health, hand). Tujuan menjauhkan remaja dari hiburan yang tidak sehat, meminimalisir angka kriminalitas.
Peran ormas pemuda & ormas perempuan. Memberi arahan kepada remaja agar rajin bekerja, rajin belajar, hidup sehat. Reformasi agraria. Membantu warga menghemat biaya pernikahan dan pemakaman. Membuat peraturan pesta pernikahan dan upacara kematian yang sederhana. Himbauan kepada warga untuk menabung. UU, Kebijakan, kampanye. 1955 Badan Koordinasi Kampanye Gerakan Hidup Baru Tingkat Nasional yang dipimpin oleh Perdana Menteri.
Kesimpulan :
Rekonstruksi Jepang pasca PD II.
- Agenda pemulihan ekonomi dan pemulihan moral masyarakat.
- Peningkatan kesejahteraan hidup merupakan prasyarat pemulihan masyarakat.
- Kebijakan untuk membangun kembali industri dan pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup rakyat.
- Pengarahan dan himbauan gaya hidup rasional.
- Ubah gaya hidup agar mentalitas berubah; revolusi gaya hidup mewujudkan perubahn (revolusi) mental.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Selasa, 24 Mei 2016

Diskusi Publik "Agenda Tersembunyi di Balik Reklamasi Teluk Jakarta"

  Diskusi Publik
"Agenda Tersembunyi di Balik
Reklamasi Teluk Jakarta"



Waktu :
Selasa 24 Mei 2016

Tempat :
Omah Cafe 66,
jl. Tebet Barat Raya no. 66

Narasumber :
  1. Martin Hadiwinata (Anggota KNTI)
  2. Satyo Purwanto (Sekretaris Jenderal ProDem )
  3. Firman Yursak  (Pengamat Kebijakan Publik dan Founder Detak.co5.)
  4. Sulaiman Haikal (Basuki Tjahaja Purnama Mania - BATMAN)
  5. Edysa Girsang (Bakal Calon Gubernur)

Penyelenggara :
Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem)
Satyo P (Sekretaris Jenderal)


Ulasan Redaksi :


Menurut Firman Yursak, bila Gubernur Ahok ingin menggunakan Keppres 52, maka harus konsisten, (pasal) di bawahnya diikuti semuanya. Jangan hanya pasal yang memberikan kewenangan kepada gubernur," ujarnya.
Dia menjelaskan juga bahwa dalam Pasal 4 Keppres Nomor 52 itu disebutkan bahwa wewenang dan tanggung jawab reklamasi memang berada di tangan gubernur DKI Jakarta. Namun, pada pasal-pasal selanjutnya, dijelaskan bahwa proyek reklamasi itu harus melibatkan Bappenas dan beberapa kementerian sebagai pihak yang mengarahkan proyek reklamasi.


Menurut Haikal,  penduduk kita bertambah. Landed house sudah tidak bisa terjadi, sudah seharusnya ke atas. Hilangnya sawah-sawah terjadi karena landed house," katanya.

Menurutnya, Ahok hanya kebagian "cuci piring" kotor dalam proyek reklamasi, sementara  proyek tersebut bukan proyek baru.
"Jadi, reklamasi ini barang lama. Izin prinsip itu ditandatangani oleh Fauzi Bowo. Ahok ini kebagian 'cuci piring'. Dia harus meminimalisasi dampak dari kebijakan reklamasi yang sudah diputuskan," lanjutnya.
Dari proyek tersebut, Ahok pun meminta para pengembang yang melakukan reklamasi untuk membangun rusunawa yang akan dialokasikan untuk masyarakat.
Haikal menyebut Ahok sebagai musuh para pengembang. Ahok disebut melawan para cukong, bukan berpihak kepada mereka.
"Ahok justru melawan para cukong, justru merugikan secara bisnis para cukong. Bisnis properti lagi lesu," pungkasnya.

Sementara Edysa Girsang, bakal calon gubernur, mengatakan bahwa  bila Ahok ingin menggunakan UU no. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait pemberian izin reklamasi Tetuk Jakarta Utara, harus berdasarkan kondisi-kondisi tertentu.
"Kepala daerah boleh menggunakannya UU itu saat terjadi kegaduhan politik. Ini kan belum terjadi kegaduhan politik. Apakah Jakarta sudah dalam kondisi darurat? Tidak kan?" tanyanya.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Lecture by Supreme Court of Nederland

Lecture by
Supreme Court of Nederland




Waktu :
Selasa 24 Mei 2016

Tempat :
 Erasmus Huis. Kav S- Setiabudi,
Jl. H. R. Rasuna Said Blok C No.3, Jakarta


Sambutan :

Rob Swartbol (Duta Besar Belanda)
Berbagi pengalaman dan pengetahuan hukum; hukum nasional vs internasional; penegakan hukum; rule of law; education; academic concept.


Presentasi lecture :

Prof Martin (Supreme Court of Nederland)
Kerjasama MA Netherlands dan MA Indonesia. Neneknya pernah tinggal di Jawa. Menyukai masakan Indonesia, ayam goreng; ayam buncis. Bertukar pengalaman.Peran hukum di negara demokratis. Dalam demokratis hukum tidak  berpihak pada mayoritas tapi berpegang pada kebenaran dan keadilan. Prinsip equality; honest manner; independent and impartial ; Pembagian kekuasaan (Trias politica).
Hukum pidana, hukum bisnis.Hukum semakin komplek sehingga interpretasinya juga semakin rumit. Contoh Convention of Human Rights melindungi kaum minoritas dan menjunjung tinggi kemanusiaan (human being). Tidak bermaksud menerapkan European Human Rights di Indonesia.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com

Launching Indonesia Pro Poor Budget Review 2016 (Mimpi Anggaran) Untuk Rakyat Miskin

Launching
Indonesia Pro Poor Budget Review 2016
(Mimpi Anggaran) Untuk Rakyat Miskin



Waktu :
 Senin 23 Mei 2016

Tempat :
Hall Gedung Dewan Pers Lantai 1,
Jalan Kebon Sirih No. 32. Jakarta.

Pembicara :
  • Yusuf Wibisono (Direktur IDEAS)
  • Nasihin Masha
  • Rofyanto Kurniawan (Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)
  • Leonard Tampubolon (Deputi bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas)
  • Usman Kansong (Pemred Media Indonesia)
  • Ledia Hanifa Amaliah, SSi., M.Psi.T.

Host :
Indonesia Development And Islamic Studies (IDEAS)

Supported by 
Dompet Dhuafa
 

Ulasan Redaksi :

Keynote Speech :
drg. Imam Rulyawan, MARS. (Direktur Program Dompet Dhuafa)
Zakat RP 300 M- 500 M yang bisa terkumpul per tahunnya.Divisi Ekonomi, pendidikan, Kesehatan, Social development; total dananya RP 121.529.557.751,-. Tidak ada yang namanya negara gagal. Yang gagal adalah memanajemeni perkembangan negara.Contoh Pelabuhan Kuala Langsa, NAD.Bupati Langsa "there is alternative". Kementerian Agraria dan Tata Ruang mengeluarkan ijin pengelolaan.Kebijakan anggaran unggulan, cerdas, bijaksana dan memberi harapan. Reformasi anggaran keras ke rakyat tetapi sangat lembut ke investor dan birokrat.

Penanda tanganan buku :
Yusuf Wibisono dan drg. Imam Rulyawan, MARS

Presentasi buku :
Yusuf Wibisono
Buku bersifat substantif dan banyak rekomendasi. Menggambarkan kebijakan anggaran terhadap rakyat miskin. Kita bukan liberal dan sosialis. Pemerintah berperan sebagai development agent.APBN mempunyai peran sangat penting. Untuk pemerataan dan kesejahteraan. Kemiskinan Indonesia masih masif dan persisten. Perdebatan jumlah orang miskin. Kalau ukurannya diubah akan melonjak jumlah orang miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan parsial-sektoral. Harusnya menjadi mainstream kebijakan publik. Masih berbasis pertumbuhan ekonomi yang tidak menyejahterakan si miskin. Konstitusi dan penanggulangan kemiskinan.

Penciptaan lapangan kerja yang pertama. Penanggulangan kemiskinan sebagai indikator utama kinerja anggaran publik. Hilangnya target penyerapan Tenaga Kerja per 1% pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak (pernah) inklusif. Penerimaan perpajakan mengalami stagnasi. Pelajaran "extra Effort" penerimaan Perpajakan 2015. Keseimbangan primer dan disiplin fiskal. Kehati-hatian dalam kebijakan keuangan. Fiscal space, utang baru dan structural adjustment. Defisit anggaran yang persisten. Belanja 'mengikat', prioritas anggaran dan utang.Stock utang dan beban utang.
Di 2020 utang Indonesia akan berjumlah RP 5.000 triliun. Pembangunan infrastruktur dan kesenjangan pendapatan. Negara dan penciptaan kesejahteraan. Tafsir ekonomi konstitusi dan "welfare state" Indonesia. Rekomendasi tujuan dan indikator kinerja APBN. Rekomendasi postur APBN. Reformasi anggaran, ruang fiskal dan kemandirian bangsa.

Panelis :
Nasihin Masha
"Saatnya Perjuangan Ekonomi"
Perspektif buku tidak lazim, khususnya studi kemiskinan dan budgeting. Gini ratio yang cenderung meningkat. Apakah pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan gini ratio ? Misalnya Tiongkok. Warisan Soeharto Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Martabat itu kemakmuran. Ekonomi menjadi ukuran.Social capital (James Coleman). Trust (Francis Fukuyama). Adam Smith (Ekonomi tidak terpisah dari kebudayaan). Ujung perjuangan politik adalah perjuangan ekonomi, yakni redistribusi aset untuk membangun kesejahteraan dan keadilan bersama.

Rofyanto Kurniawan
"Kebijakan Fiskal & Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat"
Pertumbuhan ekonomi penting tapi pemerataan ekonomi juga penting dan bisa dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Upaya memperbaiki Gini ratio dengan memperbaiki kebijakan anggaran. Pengalihan subsidi BBM dialihkan untuk membangun infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Koordinasi penting. Pertumbuhan ekonomi kwartal I 2016 hanya 4,9%. Perbaikan realisasi belanja pemerintah sehingga penyerapan anggaran lebih baik.Program pemerintah tidak hanya menyasar penduduk miskin tapi juga penduduk hampir miskin. Menurut BPS, 28 juta orang miskin Program Program Keluarga Harapan 6 juta keluarga. Meningkatkan tax ratio. Subsidi langsung ke masyarakat. Defisit anggaran digunakan untuk program prioritas dan produktif.
 
Leonar Tampubolon
 "Indonesia Pro Poor Budget Review"
Pengelolaan APBN dan kinerja fiskal. Dari masa ke masa. Pertumbuhan ekonomi penting karena APBN kita bergantung kepadanya. Setiap peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan kesejahteraan. Saat ini pemerintah menyadari adanya kelemahan pengelolaan fiskal sebagaimana disampaikan dalam buku, pemerintah berusaha meningkatkan kualitas belanjanya, terutama dengan meningkatkan belanja infrastruktur dan belanja sosial yang lebih targeted.

Usman Kansong
"Kebijakan Fiskal Jokowi"
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah menyangkut pajak dan belanja untuk mencapai derajat pertumbuhan dan distribusi pendapatan. Jokowi kebijakan fiskalnya ekspansif; karena perekonomian global belum menggembirakan. Bahan diskusinya; Belanja pegawai, pertumbuhan ekonomi, distrbusi pendapatan, anggaran pro rakyat untuk pemerataan ekonomi.

Ledia Hanifa Amaliah, SSi., M.Psi.T.
Paradigma penanggulangan kemiskinan dan pendataannya. Kategorisasi kemiskinan, sebuah problem. Penanggulangan kemiskinan = pemandirian ? Paradigma penanggulangan kemiskinan; meminimalisir pengeluaran; meningkatkan penghasilan; pemberdayaan masyarakat.

Slide foto - foto selama acara



NOMagz.com