Diskusi Perspektif Indonesia "Partai-partai Baru dan Kemungkinan Pengubahan Paket UU Politik"

Diskusi
Perspektif Indonesia

"Partai-partai Baru dan Kemungkinan
Pengubahan Paket UU Politik"

Waktu :
Sabtu, 28 Mei 2016

Tempat :
GADO-GADO BOPLO,
Jl. Gereja Theresia No. 41, Menteng - Jakarta Pusat

Pemilu masih tahun 2019, partai-partai baru mulai mendaftarkan diri. Paket Undang-undang Politik biasanya diubah jelang pemilihan umum. Mengapa minat mendirikan partai baru tak merosot? Apa saja hambatan dan peluang mereka?

Bersama :

• Titi Anggraeni (Direk Perludem)
• Dr. Valina Singka Subekti (Guru Besar FISIP UI/DKPP)
• Ramdansyah (Sekjen Partai Idaman)
• Raja Juli Antoni (Sekjen PSI)

Ichan Loulembah (Host)

Penyelenggara :
Populi Center 
Smart FM Network

Broadcasting live on SMART FM Jakarta 95.9, Manado 101.2, Makasar 101.1,  Banjarmasin 101.1, Balikpapan 97.8, Surabaya 88.9, Palembang 101.8, Medan 101.8, Pekanbaru 101.8, Jogjakarta 102.1- Streaming radiosmartfm.com- Blackberry: SmartFM via google- Android: SmartFM via google play
Perspektif Indonesia tajam - dalam - bermakna

SIARAN ULANG :
Minggu, 29 Mei 2016 Pukul 16.00-18.00 WIB
.

Ulasan Redaksi :

Titi Anggraeni
Yang membuat antusiasme parpol baru adalah keinginan berkuasa; melalui jalur Pemilu. Ada yang rasional ada yang tidak rasional. Jalan pintas parpol baru misal Perindo ternyata tidak/belum mendaftar ke Kemenhukham, tapi melakukan akuisisi parpol. Persyaratan parpol ada 175 cabang (100 di Propinsi; 75 di Kabupaten/Kota; 50 di Kecamatan) kepengurusan harusnya ada kantor, dan kontrak kantornya jelas. Sistem presidensial dipertemukan dengan multi partai mengandung kelemahan, karena multi partai di Indonesia bersifat ekstrim. Idealnya multi partai yang tidak ekstrim. ENPP (Effective Number Parliamentary) Presiden menjadi sandera parlemen. Tidak ada komitmen parlemen mendukung presiden. Parlementary threshold 3-10% ternyata tidak efektif.
Sekarang ini Pemilu borongan bukan pemilu Serentak. Titik krusial parpol ? Untuk mendirikan parpol butuh biaya besar. Kita cenderung rejim administratif yang mempersulit munculnya parpol baru. Yang paling krusial adalah bagaimana posisi UU Pemilu 2019 ?. UU Pemilu sebelumnya perlu 2 tahun untuk membahasnya. Dan KPU perlu waktu minimal 2 bulan untuk mempersiapkan Pemilu sesuai UU Pemilu.Kerangka hukum baru Pemilu 2019, prosesnya tidak boleh tergesa-gesa. UU yang bisa berlaku lama dan ajeg.UU pemilu Indonesia paling banyak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.Korupsi politik dimulai dari korupsi legislasi. Pemilu Indonesia menjadi rujukan negara lain.Mendorong pemerintah dan DPR memprioritaskan UU Pemilu 2019.

Dr. Valina Singka Subekti (Guru Besa
Sejarah kepartaian; kita alami demokrasi jaman parlementer; kemudian demokrasi terpimpin (Orla); dan sempurna jaman Orba. Orde Baru berfokus di Pembangunan; parpol dibatasi jumlahnya. Setelah Reformasi 48 parpol muncul. Design kelembagaan tidak dibangun, sehingga jumlah parpol banyak. 2004 proporsional terbuka, dapil dikurangi, jumlah parpol berkurang. Parpol baru cenderung didirikan menjelang Pemilu. Cermin ketidak puasan atas parpol yang ada. Adanya kompleksitas persoalan. Misal kesenjangan ekonomi. Infrastruktur parpol harus dibangun, juga SDM nya. Masalahnya parpol baru berhadapan dengan parpol mapan yang sudah ada sejak Orba. Perlu deregulasi agar parpol menjadi akuntabel; transparan; modern. Parpol baru harus dapat menjanjikan alternatif yang lebih baik.
Sistem proporsional membuka peluang adanya money politic. Keberadaan parpol diperlukan untuk rekruitmen dan pendidikan kader. Hanya parpol yang memenuhi syarat yang ikut Pemilu. Makin banyak parpol makin baik. Parpol baru perlu waktu untuk bersosialisasi supaya dikenal (visi dan misinya). Parpol sebagai pilar harus diperkuat, yakni rekruitmen dan pengkaderan. Sistem demokratis intern parpol diperkuat. Aktivis parpol adalah amanah, beretika, berkeadaban. Pemilu serentak perlu segera dibahas DPR regulasinya. Perlu pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.

Ramdansyah
Tahun 1985 Rhoma Irama punya masa 15 juta. Adanya idealisme Rhoma. Misal lagu "Yang Kaya Makin Kaya dan Anti Judi". Rhoma berkontribusi di PPP sejak 1970. Termasuk di Golkar dan PKB sebagai vote getter. Berideologi Islam dan Pancasila. Adanya pembusukan setiap 5 tahun. DPW dibangun di daerah sebagai inisiatif anggota Partai Idaman. Lagu-lagu Rhoma dinyanyikan; Rhoma juga berdakwah sebagai dai.
Pengamat dan peneliti meyakini Rhoma punya massa dan bisa dikonversi menjadi elektabilitas. Ada Dewan Syuro dan Dewan Pembina dan ada moral yang baik. Parpol banyak kader, kalau 1 kader berbuat salah berpengaruh terhadap seluruh anggota parpol.Figur juga sangat berpengaruh, termasuk Rhoma. Ada AD, ART, logo partai, kuota perempuan 30%. Sudah mendaftar sebagai parpol baru September 2015. Di UU Pemilu No. 2 Parpol baru boleh ikut sebagai peserta Pemilu bila minimal sudah berdiri 2,5 tahun. Kekuasaan punya fungsi sosial yakni dengan pendidikan politik. Pesan melalui lagu "Anti narkoba, Tertib lalu lintas"

Dr. Raja Juli Antoni
Parpol baru lahir sebagai kritik atas parpol yang ada. Ada ceruk pemilih yang tidak mengidentifikasi ke parpol. DPR mempunyai citra buruk. Ada problem di Parpol. Pemimpin lokal seperti Ahok, Ridwan Kamil, Abdullah Anas, Yoyok, Nurdin Abdullah, bukan lahir dari parpol. Keputusan parpol cenderung di tangan ketua dan segelintir elite parpol sehingga disebut oligarki partai. Parpol administratif dan ideologis. 70% anggota PSI berusia dibawah 30 tahun; dan belum pernah berpartai.
Figur/tokoh menjadi penting. Yang masalah sentralistik tokoh. Berkomunikasi lewat sosial media.Hadir sebagai kritik. Parpol selama ini gagal menjalankan fungsinya untuk menyerap aspirasi masyarakat.Parpol cenderung elitis dan oligarki.55 % pemilih di Pemilu 2019 adalah kaum muda Indonesia.

Slide foto - foto selama acara

NOMagz.com