Kamis, 28 April 2016

Diskusi The INDONESIAN FORUM Seri 36 "Reshuffle dan Tata Kelola Kabinet Kerja"

Diskusi
The INDONESIAN FORUM Seri 36
"Reshuffle dan Tata Kelola Kabinet Kerja"



Waktu :
Kamis , 28 April 2016

Tempat :
Ruang Perpustakaan TII, Gd Pakarti Center Lantai 7,
Tanah Abang III, No. 23-27 Jakarta Pusat

Memasuki tahun ke dua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) isu reshuffle kabinet kerja jilid ke dua kembali bergulir. Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi-JK telah melakukan reshuffle kabinet jilid pertama pada Agustus 2015. Menguatnya isu  reshuffle kabinet, pertama, karena kegaduhan di dalam kabinet kerja. Seperti yang kita ketahui, ada sejumlah “pertikaian” antar anggota kabinet yang memunculkan kegaduhan di ranah publik. Kedua, bertambahnya dukungan partai politik di luar Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Seperti yang kita ketahui ada beberapa partai yang telah mengumumkan untuk mendukung pemerintah seperti PAN, Partai Golkar, dan PPP. Dukungan baru dari partai diluar KIH jelas berkonsekuensi adanya pertimbangan untuk mengakomodasi peran partai-partai ini dalam pemerintahan.

Bahan Diskusi :
Bagaimana tata kelola kabinet di era Pemerintahan Jokowi ?
Bagaimana kegaduhan antar menteri mempengaruhi kinerja kabinet ?
Bagaimana melihat konstelasi Parpol pasca reshuffle kabinet jilid II ?

Narasumber :
Usep S. Achyar (Populi Center)

Moderator :
Arfianto Purbolaksono (Peneliti The Indonesian Institute)


Ulasan Redaksi :

Menurut Usep, media lebih banyak menyerap hal-hal di Jakarta saja sehingga hal hal yang lain yang menurut saya urgent juga disoroti itu jadi tertutup oleh energi itu sehingga semuanya Basuki saja semuanya. "Coba koran koran di mana-mana ya itu semua media dan lain sebagainya," katanya.

"Populi center pernah melakukan survei tentang kinerja setahun Jokowi Saya punya itu kebetulan tadi saya bilang ya saya punya data tentang evaluasi kinerja survei kinerja Jokowi tapi dilakukan pada bulan Oktober yang tentunya juga berbeda dengan situasi dan latar belakang setting sosial-politiknya saat ini dan pasti berubah," lanjut Usep lagi.

Menjawab pertanyaan, Usep menyatakan bahwa lembaga survey jangan hanya melihat dari soal Persepsi saja, tapi harus melakukan pendalaman soal-soal hal-hal yang ada di bagian dari proses persepsi masyarakat itu. "Saya setuju bahwa misalnya kebijakan-kebijakan itu harus berbasis pada riset. Banyak sebagai lembaga riset yang didanai oleh rakyat yang sangat sangat besar sekali yang sesungguhnya harus harus digunakan untuk kepentingan pengambilan kebijakan yang benar," katanya.


Rangkuman dan Materi Presentasi THE INDONESIAN FORUM dapat diakses di :
http://www.theindonesianinstitute.com/category/pendidikan-publik/the-indonesian-forum-pendidikan-publik/

Slide foto - foto selama acara

Rangkuman The Indonesian Institute :

Xxx

Moderator :
Arfianto Purbolaksono, Peneliti The Indonesian Institute

Pengantar: 
Resuffle kabinet ini muncul ketika ada kegaduhan dalam kabinet kerja Presiden Jokowi lusuf Kalla (Jokowi-JK). Selain itu kemunculan partai-partai pendukung yang justru tidak mendukung kebijakan Jokowi juga menjadi salah satu faktor ketidakstabilan politik dalam Pemerintahan lokowi. Sehingga isu resuffle kedua ini kembali diperbincangkan.

(1) Usep S. Achyar. 
Isu Resuffle memang sangat menarik Namun sekarang isu lain yang berkembang sehingga menutup pentingnya isu resume adalah kasus Ahok yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Terlalu banyak energi media untuk menyoroti hal-hal yang ada di Jakarta saja Padahal begitu banyak isu lai ang penting Salah satunya isu resuffle. Walaupun masih wacana dan belum tentu akan dila bisa jadi isu ini menjadi suatu proyeksi yang perlu untuk dikaji. Populi pernah melakukan survey evaluasi tentang kinerja lokowi pada bulan oktober 2015. Tentu hari ini banyak yang berubah berkaitan dengan setting politik dan lain sebagainya Pada survey saat itu Populi juga melakukan penilaian terhadap menteri- Riset yang dilakukan Populi dilakukan pada tahun oktober 2013. Riset tersebut dilakukan untuk menilai kinerja kabinet lokowi.
Situasi politik pada saat itu dapat kita tinjau dari kasus-kasus yang berkembang pada saat itu. Isu kenaikan BBM, masalah kabut asap, kasus setya novanto dll. Dari hasil riset yang dil dapat diproyeksikan beberapa yang mungkin bisa di resuffle, namun rapot yang diberikan masyarakat kepada Pemerintahan Jokowi masih pada angka 6-10. Angka ini merupakan angka yang masih positif.
Namun setelah 3 (tiga) bulan, yakni pada bulan Januari, tingkat kepuasaan masyarakat terhadap kabinet kerja Jokowi mulai menurun.
Walaupun demikian ketika ditanya siapa Presiden yang potensial dipilih oleh masyarakat, masih dapat dilihat bahwa lokow masih menduduki peringkat pertama. Secara umum lembaga kepresidenan masih menempati prediket lembaga yang positif di mata publik. Dorongan terhadap resuffle sebetulnya mulai mengemuka ketika ada perubahan politik dalam koalisi. Perubahan koalisi inilah yang menyebabkan peta politik berubah. Hal
ini juga di dorong dari banyaknya konflik antar partai dan konflik internal partai sendiri. Misalnya konflik antara Golkar dan Ppp internal PKS, dan lain sebagainya,


Politik praktis hanya fokus pada siapa mendapat apa dan bagaimana. Hal itu juga harus diperhatikan di dalam Parlemen. Dukungan partai politik dalam Pemerintahan lokowi sangat dibutuhkan. Perubahan peta politik sebetulnya tidak selalu berdampak negatif malah dapat memberi dampak positif secara internal misalnya dapat memperkuat Pemerintahan Jokowi dalam menjalankan pemerintahan. Misal ketika PAN masuk ke dalam koalisi. Namun dampak negatifnya kebijakan-kebijakan Jokowi, misalnya di Parlemen, bisa jadi akan melemah. 


FORUM DISKUSI

1. Arfianto Purbolaksono, Bagaimana sebetulnya gadung menteri dalam Pemerintahan lokowi ini sering terjadi? Apakah apa yang terjadi sangat mempengaruhi publik?

2. Syaiful Bachtiar, Mahfud MD Inisiatif. Melihat kinerja Jokowi, saya ingin memberikan masukan coba lebih ekstrim sedikit. Mengapa forum forum yang banyak di Indonesia, luar biasa banyak hasil-hasil kerjanya, tetapi hanya ada beberapa atau sekian persen yang mempunyai impact pada Pemerintahan, baik pemerintahan sebelumnya maupun hari ini. Terlebih pemerintah hari ini sangat cuek begitu. Akhirnya kerja-kerja akademis dari lembaga riset tidak didengar. Menurut saya The Indonesian Forum ini penting untuk mengangkat isu-isu yang lebih ekstrem dari isu Resuffle. Karena isu resuffle ini akhirnya berhenti ditangan Presiden pada akhirnya. Misalnya isu moratorium reklamasi, kemudian tax amnesti.
Menambahkan tentang apa yang dimaksud soal kedamaian politik". Saya ingin difere

3. Kurnia, Warta Ekonomi, Pertama, Kalau resuffle ini terus ditunda maka jangan-jangan atau dikhawatirkan akan dimanfaatkan untuk misalnya mencari dana-dana politik dimanfaatkan untuk pemilu 2019. Kedua, prioritas isu kalau dilihat pada tahun 2015 adalah isu ekonomi, kemudian 2016 isu politik, bagaimana lembaga-lembaga riset ini melihat hal tersebut?

4. Dimas, Populi Center, Bicara resume kita perlu melihat dari sudut pandang pelaku begitu. Sementara saat ini kita baru bisa melihat dari cara pandang dari NGO. Akhirnya kita hanya menerka nerka saja, apa yang terjadi di dalam kita tidak tahu. Bagaimana kita memandang kemandirian Jokowi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan politik dalam konteks resuffle ini? Sampai saat ini masyarakat tidak terbuka dan tidak memberikan bukti kenapa resuffle begitu?

5. Randhi, Media Indonesia, selama ini kan resuffle masih ditunda-tunda, kira-kira apa yang ditunggu oleh Jokowi? Kira-kira Golkar ini apakah dia akan mendapatkan jatah atau bagaimana menurut pengamatan lembaga riset sendiri?
Tanggapan

1. Usep S. Achyar, 
Secara umum masyarakat hanya mengetahui apa yang di permukaan. Namun di satu sisi manajemen konflik ini juga dibutuhkan sebetulnya. Sesungguhnya tidak selamanya berdampak buruk, melainkan juga ada positifnya, luga berkaitan dengan apakah gaduh ini mempengaruhi kinerja, saya rasa iya, tapi tidak selalu begitu juga. Bisa jadi gaduh ini juga dimanfaatkan Jokowi untuk manajemen konflik.
Memberi pelajaran kapan kebijakan harus dikeluarkan dalam waktu yang tepat
Masyarakat terkadang juga tidak memahami apa yang sebetulnya yang digaduhkan. Tetapi dengan gaduh itu justru setiap pejabat publik atau orang jadi tampak kualitasnya.
Pertama, lembaga riset pada dasarnya ada juga yang sifatnya politis atau bermain politis. Ada lembaga yang tujuannya hanya untuk popularitas, tujuan ekonomi, dan lain sebagainya.
Kedua, Lembaga riset ini sebetulnya penting untuk membuat kebijakan yang lebih mendalam. Namun terkadang karena tujuan pragmatis, isu-isu yang berkembang menjadi di setting atau sesuai kepentingan tertentu.
Ketiga, lembaga survey ini kadang-kadang memang tidak mendalam dalam melihat isu. Namun masyarakat lebih mudah memahami, misalnya dalam bentuk angka-angka. Sehingga persepsi publik dapat dibangun.
Kebijakan seharusnya berbasis kepada riset. Sehingga kebijakan dapat diambil secara benar. Lembaga riset dapat melakukan penelitian untuk memberikan persepsi kepada masyarakat secara indikatif. Nah ini dapat dijadikan masukan terhadap sebuah kebijakan.
Berkaitan dengan moratorium hal itu sangat tergantung dengan desakan masyarakat. Persepsi publik sangat mempengaruhi. Pemerintah harus punya grund desaign yang besar untuk menjadi panduan dalam mengambil sebuah kebijakan. Grund desaign tersebut diperoleh seharusnya berdasarkan kajian yang mendalam. Misalnya oleh lembaga-lembaga riset. Namun sayang kebijakan sendiri sangat terpengaruh oleh desakan-desakan dari masyarakat. Sedangkan survey hal itu hanyalah suatu indikatif saja Walaupun kadang lembaga survey ada juga yang keliru membaca data dan tidak sesuai dengan setting politik pada saat itu.
Selain lembaga survey, media juga punya kesalahan. Kadang dalam mengutip pendapat tokoh tidak di ambil secara utuh. Hal ini lah yang menyebabkan kegaduhan. Karena ada hal-hal yang keliru dipahami oleh masyarakat, baik disebabkan kesalahan membaca data, atau tidak membuka informasi orang secara utuh.
Bahwa resuffle kabinet selain diinginkan untuk perbaikan kinerja, juga diinginkan untuk stabilitas politik atau kedamaian politik. Hal ini terlepas dari kenyataan bahwa memang politik praktis itu siapa mendapat apa dan bagaimana.

Namun di sisi lain melihat persepsi masyarakat, berdasarkan survey Populi, masyarakat banyak menaruh harapan resuffle karena banyak menteri yang dipandang kinerjanya tidak baik Untuk menentukan menteri yang jelek untuk diganti, dan menteri yang bagus untuk tetap di pertahankan, hal ini membutuhkan survey membutuhkan pertimbangan, kajian dan evaluasi yang baik. Sehingga menteri yang layak diresuffle ya harus di resuffle, yang harus dipertahankan ya harus dipertahankan.
Dalam sistem presidensial, Indonesia memang presidensial tidak sempurna keputusan-keputusan Presiden sangat dipengaruhi oleh peta politik dalam Parlemen Keputusan Presiden tentu tidak bisa tidak memperhitungkan partai politik. Hal itu adalah persoalan dalam pertanyaan soal kemandirian itu. Itulah sebabnya tidak semua yang dijanjikan oleh lokowi dapat dilakukan, dan masyarakat menepati janji. Misalnya janji untuk sebagian besar menteri adalah profesional, tetapi hal itu tidak terwujud, tetapi hal itu juga tergantung peta politik dan perspektif lokowi tentang kalangan profesional seperti apa.
Jokowi-JK sebetulnya berusaha menghilangkan stigma bahwa dia hanya memilih partai pendukung Tetapi berusaha merangkul partai-partai lain. Hal tujuan untuk menguatkan posisi tawar Jokowi. Adanya kegaduhan lebih banyak akan menguntungkan "penengah dalam hal ini lokowi. Tidak serta merta janji kepada masyarakat dapat dipenuhi karena ada banyak perhitungan, Perhitungan kemandirian, politik, perhitungan persepsi masyarakat, perhitungan momentum Kepandaian Jokowi adalah mengambil momentum itu. Hal itu merupakan manajemen konflik yang tepat. lokowi bisadalam situasi kegaduhan. Misalnya menunggu desakan rakyat, muncul ditengah-tengah kegaduhan, lalu memberi solusi. Hal ini justru akan membawa persepsi masyarakat bahwa lokowi adalah pahlawan contoh ilustrasi dari pola manajemen konflik.

Selanjutnya berkaitan dengan potensi Golkar mendapatkan jatah sebetulnya kalau melihat Golkar sebagai pemenang kedua pemilu saya pikir selesai sudah kalau Golkar masuk ke koalisi. Tetapi hal ini bisa jadi masih menunggu momentum, menunggu reasonnya.

Vvv
.

Tidak ada komentar: