Rabu, 27 April 2016
Tempat :
VIOS Kitchen,
Jln. KH. Ahmad Dahlan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Pembicara :
- Irjen Pol (Purn) Drs Sisno Adiwinoto MM - WaKetUm ISPPI (Ikatan Sarjana dan Profesi PerPolisian Indonesia)
- Marwan Batubara (Mantan anggota DPD)
- Hendrajit ( Global Future Institute )
- Moh. Rifky (Eki Pitung)
Agung 98
Penyelenggara :
EKI PITUNG Foundation
Ulasan Redaksi :
Irjen Susno
Susno menilai kejaksaan sudah diompongkan. Tapi siapa yang mengompongkan ? Bisa dari luar negeri bisa dalam negeri. Tapi penilaian juga bisa salah karena wawasan kita yang memang belum sampai, misalnya kasus pelaut pelaut Indonesia yang ditawan di Filipina. Itu terjadi karena ada ketentuan internasional.
Menyoroti juga lembaga lembaga yang suka memacanompongkan lembaga negara yang ada, seperti Komnas HAM, karena "memang itu pekerjaannya" kata Susno. Demikian juga peran media media sosial dan LSM dalam memacanompongkan.
Marwan Batubara
Undang undang dasar pasal 28 H tentang Hak Untuk Hidup dan tempat tinggal bagi penduduk. "Ini dilanggar," kata Marwan.
Demikian juga Undang undang tentang pesisir, perikanan dan lingkungan Hidup. Jadi reklamasi tidak boleh terjadi, katanya.
Moh Rifky
Miris melihat penggusuran penggusuran yang dilakukan pemda dki, dan mengharapkan diskusi ini bisa membuat masyarakat melihat situasi dengan Sebenar Benarnya.
Melihat ada pertarungan antara Eksekutif dan legislatif di DPR, terutama di Jakarta.
Dalam soal penggusuran, Badan pertanahan negara dibuat jadi macan ompong.
Hindrajit
Menjelaskan perbedaan antara hubungan pemerintah - korporasi antara Amerika Serikat dan China. Kalau di AS, konglomerasi berada di belakang layar, pemerintahnya yang maju, sementara di sistem RRC, konglomerasi yang tampil di depan, pemerintahnya berada di belakang.
NOMagz.com
Susno menilai kejaksaan sudah diompongkan. Tapi siapa yang mengompongkan ? Bisa dari luar negeri bisa dalam negeri. Tapi penilaian juga bisa salah karena wawasan kita yang memang belum sampai, misalnya kasus pelaut pelaut Indonesia yang ditawan di Filipina. Itu terjadi karena ada ketentuan internasional.
Menyoroti juga lembaga lembaga yang suka memacanompongkan lembaga negara yang ada, seperti Komnas HAM, karena "memang itu pekerjaannya" kata Susno. Demikian juga peran media media sosial dan LSM dalam memacanompongkan.
Marwan Batubara
Undang undang dasar pasal 28 H tentang Hak Untuk Hidup dan tempat tinggal bagi penduduk. "Ini dilanggar," kata Marwan.
Demikian juga Undang undang tentang pesisir, perikanan dan lingkungan Hidup. Jadi reklamasi tidak boleh terjadi, katanya.
Moh Rifky
Miris melihat penggusuran penggusuran yang dilakukan pemda dki, dan mengharapkan diskusi ini bisa membuat masyarakat melihat situasi dengan Sebenar Benarnya.
Melihat ada pertarungan antara Eksekutif dan legislatif di DPR, terutama di Jakarta.
Dalam soal penggusuran, Badan pertanahan negara dibuat jadi macan ompong.
Hindrajit
Menjelaskan perbedaan antara hubungan pemerintah - korporasi antara Amerika Serikat dan China. Kalau di AS, konglomerasi berada di belakang layar, pemerintahnya yang maju, sementara di sistem RRC, konglomerasi yang tampil di depan, pemerintahnya berada di belakang.
Slide foto - foto selama acara |
NOMagz.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar