News and Opinion (NO) Magazine: Launching Survei KedaiKOPI dan Diskusi FSUR "Setahun Jokowi-JK"

Senin, 19 Oktober 2015

Launching Survei KedaiKOPI dan Diskusi FSUR "Setahun Jokowi-JK"

Launching Survei Nasional

Lembaga Survei - KedaiKOPI

"Apa Kata Rakyat Tentang

1 Tahun Jokowi-JK?"

Hasil Survei Kelompok Diskusi dan

Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

dengan responden nasional

dan

Diskusi FSUR

"Setahun Jokowi-JK, Indonesia

Sudah Sampai Mana ?"

Waktu :
Minggu, 18 Oktober 2015

Tempat :
Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat

Pembicara:

Abdul Gafar Usman (Anggota DPD RI)
Adhie Massardi (Mantan Jubir Presiden)
Eko Sulistyo (Deputi Kantor Staf Kepresidenan RI)
Hendri Satrio (KedaiKOPI - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina)

Kerjasama :

Lembaga Survei KedaiKOPI
Forum Senator untuk Rakyat (FSUR)

ULASAN :

Abdul Gafar Usman
DPD memperkuat dan mengikat persatuan dengan dua pagar, yaitu adil dan makmur. Sistem Presidensial jokowi sebagai kepala negara dan pemerintahan. Pernyataan ideologis Jokowi bahwa tidak ada niat untuk minta maaf kepada PKI . KPK harus diperkuat (aspek hukum). Petral dibubarkan (Aspek ekonomi). Memutuskan apa yang akan diambil, antisipasi apa yang akan terjadi, apa risiko dan apa solusi. Kurang antisipasi El Nino. Masyarakat desa tidak berpikir politis, tapi berpikir kesejahteraan. Persoalan berada di presiden dan para menterinya. Perlu adaptasi. Yang dilihat, didengar dan dirasa menjadi indikator penilaian rakyat. Bagaimana DPD memberikan dorongan dengan menilai dan mengawasi pemerintah.

Pius Ginting
Sejauh mana pasal 28 lingkungan sehat adalah HAM. Bagaimana menjalankan Nawacita. Belum tercapai dengan baik. PLTU menyebabkan tiap tahun ada 6500 orang meninggal karena pencemaran. Lamban dalam mengatasi terjadinya pencemaran karena kebakaran hutan. Jokowi melakukan ground breaking PLTU Batang (Jawa Tengah) meski ada penolakan dari warga. Surplus 31% listrik di Jawa jadi tidak ada urgensi PLTU Batang. Mestinya mengemukakan energi baru yang terbarukan. AMDAL tambang di Kalimantan Tengah tidak terbuka informasinya. Preseden buruk tambang pasir di Awar-Awar Lumajang. Korban Salim Kancil meninggal, dan Tosan teraniaya. Jokowi cenderung ramah kepada investor dengan dalih untuk memajukan ekonomi. Tidak ada saham PLN di proyek PLTU Batang semuanya PMA (Jepang).

Hendri Satrio
Program Jokowi bersifat jangka panjang. Komunikasi politik Pemerintah kepada rakyat belum baik. Pembangunan 35.000 megawatt sulit kalau tidak melibatkan pihak swasta.

Eko Sulistyo
Hal-hal jangka pendek menjadi memori masyarakat dan jadi trending topic. Ada satu visi yang dilakukan pemerintah yaitu perubahan. Konsumsi berkontribusi 55% PDB. Konsentrasi pembangunan di Jawa. Aspek koneksitas di Papua. Semen di Sorong RP 90.000,- di Puncak Jaya RP 1.000.000,-/sak. Aspek daya saing di Papua sulit tercapai kalau tidak ada infrastruktur. Pembangunan sarana irigasi untuk menunjang pertanian berupa waduk yang selama ini terbengkelai. Ada kepahitan yang harus diterima. Pengalihan subsidi BBM RP 211 Triliun bisa dialihkan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan dasar masyarakat dan pembangunan desa. Keberlanjutan investasi strategis. Aspek produktivitas dan kesejahteraan. Proses konsolidasi Nawacita terus berlangsung. 100 % loyalitas para menteri kepada Presiden. Aspek ekonomi global dan ekonomi domestik berpengaruh terhadap kurs Rupiah terhadap US Dollar. Harus ada norma dan hukum untuk investasi. Indonesia saat ini masih menjadi pilihan utama untuk investasi (30%). Filipina (16%). Proses pembangunan ada perbaikan. Kedepan ada investasi yang bersentuhan dengan rakyat. Kita tidak punya land bank. Masukan WALHI bermanfaat bagi pemerintah.

Adhie Massardi.
Presiden Jokowi sendirilah yang bertanggung jawab berjalannya pemerintahan. Kemampuan manajerial, kompromi dan koordinatif penentu keberhasilan. Ada ketidak hadiran negara atas meninggalnya Salim Kancil di Lumajang. Ada pebaikan setelah reshuffle kabinet. Misal Menhan Ryamizad Ryacudu mencanangkan program bela negara. Pergantian menteri bisa terjadi kapan saja bila tidak perform. Penegakan hukum selama setahun relatif baik. Era akomodasi sudah selesai. Progres pemerintahan tahun kedua kabinet Jokowi akan lebih baik. Indikatornya pelaksanaan amanat pasal 33 UUD dan perbandingan dengan pemerintah sebelumnya. Kini terjadi kerusakan hutan dan lahan tambang akibat pemerintah sebelumnya. Pemindahan Budi Waseso ke BNN melemahkan penegakan hukum. Keberanian dan integritas ibarat dua sisi mata uang. Contohnya Hoegeng dan Baharuddin Lopa adalah figur yang disegani. Prioritas pembenahan Kejaksaan Agung. Korupsi terbesar terjadi di sektor pertambangan dan perkebunan/lingkungan.