News and Opinion (NO) Magazine: Seminar Nasional Kemaritim KAHMI DKI "Memberdayakan Potensi Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia"

Senin, 18 Mei 2015

Seminar Nasional Kemaritim KAHMI DKI "Memberdayakan Potensi Laut Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia"

Seminar Nasional

Kemaritim KAHMI DKI

"Memberdayakan Potensi Laut Indonesia

Menuju Poros Maritim Dunia"

Waktu :
Senin 18 Mei 2015

Tempat :
Kementerian Perhubungan. Jln. Medan Merdeka Barat. Jakarta.

Seminar sesi I:

Pembangunan Konektivitas dan Logistik Maritim dalam Mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Pembicara :

Captain Boby R Mamahit, menggantikan Ignasius Jonan (Menhub)
Kapt. Witono Suprapto, menggantikan Carmelita Hartotot (Ketua Umum INSA)
DR. H. Cuk Sukardiman (Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti Jakarta)

Moderator :
DR. H. Mansyur Achmad KM. MSi.

Seminar sesi II:

Pembangunan Perikanan Nasional dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros dunia.

Pembicara :

Achmad Subijakto (Badan Pengembangan SDM KP) menggantikan Susi Pudjiastuti (Menteri Kelautan dan Perikanan RI)
Prof. Dr. Ir. Rochmin Dahuri, MS (Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB)
Dr. Hj. Chandra Motik Yusup, SH (Penasehat Ahli Staf TNI AL Bidang Maritim)
Yugi Prayanto (Kadin Pusat - Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan)

Pemberian plakat

ULASAN :

Dalam sambutannya Safri Burhanuddin mewakili Indrayono Soesilo, menyampaikan lima keunggulan komparatif pembangunan kemaritiman di Indonesia, yaitu: marine biodiversity; wawasan nusantara dan kewilayahan; posisi geotektonik; arus lalu lintas (dynamic oceanography and climate variability); international sea lines.
Ada 4 foku pembangunan kemaritiman yakni: kedaulatan maritim; sumber daya alam; infrastruktur; iptek dan budaya maritim.
Pada 1 juni 2015 akan diselenggarakan 'Ekspedisi Nusantara Jaya' yang akan menyinggahi 40 pelabuhan.

Drs. H. Didien Junaedy mengemukakan pembangunan maritim bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat indonesia.
Persoalan aksesabilitas dan konektivitas merupakan masalah yang sangat vital dalam kontek poros maritim.
Untuk mencapai target jumlah kunjungan turis mancanegara 20 juta orang pada tahun 2019 perlu adanya koordinasi lintas sektoral; pembangunan 100 titik labuh wisata yacht; fasilitas zero tax untuk peralatan wisata bahari; pembangunan marina/dermaga wisata; akses permodalan melalui fasilitas keuangan.

DR. H. Tjuk Sukardiman mempresentasikan laut sebagai wahana lingkungan hidup (authority and security approach); perspektif laut sebagai wahana sumber daya ekonomi (prosperity approach); perspektif laut sebagai wahana komunikasi/transportasi (sovereignty approach);
Beliau mendefinisikan konsep tol laut adalah penerapan azas cabotage secara murni dan konsekwen dengan terselenggarakannya angkatan laut reguler, handal dan terjangkau untuk mendukung penyelenggaraan transportasi laut yang bersaing baik secara nasional maupun internasional.
Jaringan transportasi laut disiapkan negara sedang armada nasionalnya disiapkan oleh operator (bisa pemerintah; BUMN; swasta nasional).

Witono Suprapto mengutarakan perkembangan pelayaran dalam 10 tahun yakni meningkatnya jumlah populasi kapal.
Kalau pada tahun 2005 posisi Indonesia di perhimpunan ASEAN dibawah Singapura, Malaysia dan Filipina; kini pada tahun 2015 posisi Indonesia di nomor dua.

Achmad Subijakto, menggantikan bu Susi Pudjiastuti, mengemukakan konsep 3 in one yaitu: pendidikan, pelatihan dan penyuluhan.
Materi pelatihan 70% praktek dan 30% teori.

Dr. Hj. Chandra Motik Yusup, SH menguraikan letak geografis di posisi silang lalu lintas laut dunia menguntungkan kemaritiman Indonesia tetapi tidak menguntungkan untuk perikanan dan kekayaan laut lainnya. Misalnya masalah pencemaran laut.
Beliau juga menjelaskan pembagian hukum laut yang terdiri atas hukum laut publik dan hukum laut perdata.

Prof. Dr. Ir. Rochmin Dahuri, MS menjelaskan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus mampu mengatasi permasalahan maritim (2015-2020) dan mewujudkan poros maritim dunia.
Peluang perikanan di Indonesia bukan di perikanan tangkap tetapi ada di budidaya perikanan.
Beliau berujar potensi industri maritim nilainya 4 kali industi IT.

Slide foto-foto selama acara

Artikel oleh Rokhmin Dahuri :

Jadi Poros Maritim Dunia

Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB Rokhmin Dahuri menyatakan, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia pada 2025. Hanya saja, Indonesia harus memiliki konsep yang benar dan tepat yang kemudian dieksekusi dengan benar dan tepat pula, terutama dalam memanfaatkan segala potensi kelautan dan perikanan (KP) di Tanah Air.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan RI itu menuturkan, dengan segala potensi KP yang ada, sangat memungkinkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia diwujudkan. Sektor KP mencakup 11 subsektor ekonomi kelautan yang terdiri atas perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, industri bioteknologi, pertambangan dan energi, pariwisata bahari, perhubungan laut, industri dan jasa maritim, sumberdaya wilayah pulau kecil, coastal forestry (hutan magrove), dan non-conventional resources (energi terbarukan). Dari 11 subsektor itu, potensi ekonomi yang bisa diraih mencapai US$ 1,2 triliun per tahun atau tujuh kali lipat APBN 2015 (Rp 2.000 triliun = US$ 170 miliar) atau 1,2 kali produk domestik bruto (PDB) nasional saat ini, dan mampu menumbuhkan lapangan kerja bagi 40 juta orang atau sepertiga dari total angkatan kerja Indonesia.

Hanya saja, kata dia, pemanfaatan potensi itu masih terkendala oleh illegal activities, mulai dari illegal fishing, illegal logistic, hinggal illegal oil, yang jika dijumlahkan total kerugian negara mencapai Rp 300 triliun tiap tahunnya. Contohnya, dari potensi produksi ikan laut yang mencapai 7,3 juta ton, baru 76% atau sekitar 5,8 juta ton yang dimanfaatkan dengan baik karena sejumlah kendala tersebut. “Tapi, apabila pemerintah saat ini memiliki konsep yang benar dan tepat untuk mengatasi kendala itu, lalu dieksekusi dengan benar dan tepat pula, target 2025 Indonesia sebagai poros maritim dunia bisa diwujudkan,” kata dia.

Rokhmin menjelaskan, Pemerintah Indonesia sudah sejak lama ingin mewujudkan poros maritim dunia. Karena itulah, Presiden Gus Dur membentuk Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang sekarang berganti menjadi Kementerian KP. Gus Dur juga meminta Rokhmin menjadikan Kementerian KP sebagai play mover atau penggerak perekonomian bangsa dengan melantiknya sebagai Menteri KP. “KKP dijadikan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, sumber penciptaan lapangan kerja baru, dan sumber daya saing tanpa harus merusak lingkungan. Jadi, ada ilmu dan caranya, inilah konsep yang benar dan tepat agar Indonesia jadi poros maritim dunia,” kata dia.

Menurut dia, meskipun Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia, namun baru sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur DKP/KKP didirikan, tepatnya September 1999. Langkah itu ternyata sangat mujarab, dengan adanya DKP kinerja sektor KP terus meningkat. “Sebelum 1999, Indonesia hanya produsen perikanan terbesar ke-7 dunia, pada 2004 terbesar ke-4, dan sejak 2010 terbesar ke-3 dunia,” ujar dia.

Presentasi Achmad Subijakto :