News and Opinion (NO) Magazine: Rilis Survey dan Diskusi Publik SMRC “Membaca Kabinet Jokowi: Perspektif Politik, Hukum, dan Ekonomi”

Rabu, 29 Oktober 2014

Rilis Survey dan Diskusi Publik SMRC “Membaca Kabinet Jokowi: Perspektif Politik, Hukum, dan Ekonomi”

Rilis Survey dan Diskusi Publik SMRC
“Membaca Kabinet Jokowi:

Perspektif Politik, Hukum, dan Ekonomi”

Waktu :
Rabu, 29 Oktober 2014, 14.00- 17.00 WIB.

Tempat:
Hotel Sari Pan Pacific, Jl. MH Thamrin, No. 6. Jakarta Pusat

Pembicara:

Djayadi Hanan (Politik/SMRC)
Refly Harun (Hukum/CORRECT)

Moderator :
Luthfi Assyaukani

ULASAN :

Akhirnya nama-nama kabinet Jokowi-Jusuf Kalla diumumkan. Sebagian orang merasa puas dengan susunan itu, sebagian lainnya tak puas dan menyayangkan karena ada beberapa nama yang ditunggu-tunggu tak masuk, tapi nama lain yang tak diharapkan malah masuk. Susunan kabinet Jokowi-JK adalah kabar yang paling ditunggu-tunggu sejak kemenangan Jokowi-JK dalam pemilihan Presiden Juli silam. Banyak orang meyakini bahwa susunan kabinet adalah tes pertama Jokowi sebagai Presiden dan sekaligus pembuktian apakah dia serius dengan janji-janjinya selama ini.
Jokowi pernah berjanji bahwa dia akan memilih menteri-menterinya berdasarkan keahlian dan berusaha sebisa mungkin memperkecil peran partai dalam menentukan komposisi kabinet. Dia berjanji bahwa jumlah menteri yang berasal dari partai tak akan lebih dari 16 orang. Masalahnya, beberapa menteri profesional dari luar partai pun dinilai kurang memenuhi harapan.
Kini, kabinet telah terbentuk, dengan segala pro dan kontranya. Tantangan besar Jokowi adalah meyakinkan masyarakat bahwa menteri-menteri pilihannya adalah orang-orang yang tepat untuk membantunya bekerja. Masyarakat kita memiliki harapan yang sangat besar pada pemerintahan baru. Seperti yang terekam dalam survey terbaru SMRC, lebih dari 70% responden meyakini bahwa Jokowi akan mampu memimpin Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Pemerintahan SBY telah cukup berhasil menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Dengan pencapaian yang ada saja, masyarakat belum sepenuhnya puas. Mereka menaruh harapan yang lebih tinggi kepada Jokowi dan kabinet barunya. Ini artinya, jika SBY bisa menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata 5.5% dalam 10 tahun terakhir, Jokowi diharapkan bisa memacu pertumbuhan lebih tinggi lagi. Janji Jokowi yang akan menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 7% pertahun bakal ditunggu dengan penuh harap.

Selain stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi, masalah lain yang tak kalah pentingnya yang harus ditangani Jokowi adalah soal penegakan hukum. Di tengah sinisme masyarakat akan penegakan hukum dan banyaknya pelaku korupsi yang tertangkap KPK, tugas berat Jokowi bukanlah menambah daftar nama para calon tersangka korupsi, tapi bagaimana dia bisa membangun suatu sistem yang bisa mencegah dan mengurangi setiap pelanggaran hukum, termasuk korupsi.
Nah, untuk melihat bagaimana prakiraan kinerja Jokowi dan timnya dalam lima tahun ke depan, SMRC akan menyelanggarakan sebuah diskusi yang menghadirkan para ahli dan peneliti dalam bidang politik, ekonomi, dan hukum.