NOMagz/IndoStrategi, Presiden
pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno dalam pidatonya pada Agustus 1963
menegaskan supaya negeri ini berdaulat secara politik, berdikari di bidang
ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan. Pidato ini dikenal dengan
“Pidato Trisakti”, yang hingga saat ini substansi pidato tersebut menjadi
motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk terus bergerak maju.
Di tahun itu,
bapak pendiri (founding father)
bangsa ini telah menatap jauh ke depan supaya Indonesia menjadi kiblat bagi
negara-negara di dunia, baik di bidang politi, ekonomi, maupun budaya. Akan
tetapi, selama ini harapan besar Soekarno itu hampa belaka. Hampir setiap hari
rakyat Indonesia disuguhi tontonan politik yang sarat dengan politik uang,
kebijakan dalam negeri yang tak populis, hingga problem klasik masalah
kesehatan dan pendidikan yang belum bisa dinikmati rakyat bawah (grass root) secara menyeluruh.
Meski ekonomi
nasional tumbuh positif 5,5% (kuartal
II/2014), namun faktanya kemiskinan, pengangguran, dan berbagai problem kebangsaan
lainnya tetap mengemuka. Beberapa pengamat ekonomi menilai, akar pesoalan ini
muncul karena selama ini perspektif pembangunan dalam negeri hanya berpusat di
daratan. Padahal, jika pemerintah punya kehendak politik untuk memberi
perhatian lebih besar pada sektor maritim, dan diintegrasikan pada sektor
agraria, tak mustahil bila bangsa ini akan lepas dari semua masalah sosial
tersebut.
Keterpilihan
Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden RI periode 2014-2019 memberi
angin perubahan bagi masa depan Indonesia. Pasalnya, dua sosok pemimpin rakyat
itu selama ini mengutarakan keinginannya untuk mengentaskan berbagai persoalan
krusial tersebut. Salah satu kesungguhan mereka dibuktikan dengan akan
dibuatkannya pos-pos kementerian yang mengurusi persoalan maritim, agraria,
pendidikan tinggi dan riset, serta memperkuat peran kementrian dalam negeri.
. Menurut Direktur
Eksekutif IndoStrategi Andar Nubowo, untuk menyelesaikan berbagai persoalan
kebangsaan itu tak cukup dengan hanya membuat pos-pos baru kementerian. Yang
lebih penting ialah menempatkan orang-orang yang tepat untuk mengisi pos-pos
kementerian tersebut.
Terdapat beberapa
pos kementerian yang dianggap publik sebagai pos-pos yang strategis, di
antaranya Kementerian Maritim, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,
Kementerian Agraria, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset
Teknologi.
Dalam beberapa
minggu ini, sejumlah nama yang layak untuk mengisi pos-pos tersebut ramai
muncul di berbagai hasil survei kandidat menteri, baik yang dilakukan lembaga
survei maupun media massa. Dari itu, IndoStrategi mencoba melakukan penelitian
atau uji publik terhadap berbagai nama yang beredar tersebut.
Riset uji publik
ini melibatkan sebanyak 380 responden yang terdiri dari pakar hukum, politik,
pertahanan, ekonomi, seniman, pakar budaya, stakeholder pendidikan, hingga
aktivis HAM dan reformasi agraria di berbagai perguruan tinggi dan LSM di
Indonesia. Penelitian dilakukan mulai tanggal 21 September - 01 Oktober 2014.
Dari hasil riset
itu, IndoStrategi menempatkan beberapa sosok kandidat menteri yang dianggap
tepat mengisi pos-pos kementerian strategis. Beberapa figur itu seperti, Isran
Noor (Menteri Dalam Negeri), Rizal Sukma (Menteri Luar Negeri), Suyanto
(Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah), Bambang Setiaji (Menteri Pendidikan
tinggi dan Riset Teknologi), dan Rokhmin Dahuri (Menteri Maritim).
“Beberapa figur
tersebut dianggap mampu menyelesaikan berbagai problem kebangsaan dan memenuhi keinginan
rakyat. Selain itu, mereka juga diharapkan dapat memaksimalkan potensi dan
modal sosial yang dimiliki bangsa ini,” kata Andar di acara konferensi pers di
Hotel Alia Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at (03/09).
Potensi maritim
dan perikanan, misalnya, Rokhmin dinilai memiliki pandangan luas tentang
potensi ekonomi biru yang diharapkan mampu berkontribusi bagi pembangunan
nasional. Sementara Isran Noor dinilai
pantas menduduki Kemendagri karena selama menjabat sebagai Bupati Kutai Timur,
daerah ini mengalami banyak kemajuan,
baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, perbaikan pendidikan, hingga layanan
masyarakat. Apalagi, hingga sekarang dia aktif sebagai Ketua Umum Asosiasi
Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).
Sedangkan Bambang Setiaji dianggap punya kompetensi untuk menduduki
Kementerian Pendidikan Perguruan Tinggi dan Riset Teknologi karena punya
pengalaman kerjasama internasional yang tak diragukan. Nilai lebihnya, pria ini
memiliki kedekatan emosional dengan presiden terpilih Jokowi. Dari itu, jika
dia nanti benar menempati pos ini maka dia akan mewujudkan program yang
dikampanyekan jokowi di bidang pendidikan, yaitu program-program riset dan
pemberian beasiswa bagi mereka yang berprestasi. Perlu diketahu
bahwa dalam survei uji publik IndoStrategi, Rokhmin mendapatkan 90% suara,
sementara calon kementerian maritim lainnya, yaitu Nono Sampono (10%), dan
Sinyo Sarundajang tidak memperoleh suara. Untuk Kemenlu: Rizal Sukma (60%),
Arief Havaz Oegroseno (30%), dan Hikmahanto Juwana (10%). Untuk Kemendagri;
Isran Noor (67%), Pratikno (11%), dan Siti Nurbaya (0%), abstain (22%).
Untuk Menteri
Pendidikan tinggi dan Riset Teknologi: Bambang Setiaji (56%), Ganjar Kurnia
(11%), Yohanes Surya (22%), dan abstain (11%). Sementara untuk Menteri
Pendidikan Dasar dan Menengah: Suyanto (50%), Abdul Munir Mulkhan (30%), dan
Akhmaloka (20%). “Dalam riset ini, kita masih menekankan 60:40 bagi profesional
dan politisi profesional. Kenapa ini penting?, karena ini berkaitan dengan
efektifitas kinerja kementerian selama lima tahun ke depan,” jelas Andar. .
****
1)Metodologi penelitian dilakukan berdasarkan random sampling
dari 380 pakar di bidangnya masing-masing. Di antara mereka berprofesi sebagai
Dosen (57%), Profesional (21%), Birokrat (11%), dan Aktivis (11%). Latar
belakang pendidikan terakhir mereka di antaranya Doktoral (40%) Magister (38%),
Sarjana (22%). Dari sisi gender: Laki-lai (79%) dan Perempuan (21%), dan usia:
di bawah 50 tahun (59%) dan di atas 50 tahun (41%). Para pakar tersebut berasal dari sejumlah
perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan LSM yang tersebar di berbagai
daerah di Indonesia.
2)Untuk profil masing-masing menteri bisa dilihat lebih lengkap
dalam hasil riset yang diterbitkan IndoStrategi (dalam buku).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar