Diskusi "Membedah Visi Misi Capres 2014: Jokowi-Prabowo, Siapakah Yang Paling Bersih dari Korupsi?"

* reported by Lie Hjun Jung

Agenda Pemberantasan Korupsi merupakan hal penting yang harus terus dilakukan dalam rangka menjamin terwujudnya good and clean government. 

Oleh sebab itu, Lingkar Kajian Wartawan Pemilu (LKWP) menggelar diskusi bertema "Membedah Visi Misi Capres 2014: Jokowi-Prabowo, Siapakah Yang Paling Bersih dari Korupsi?" 

Acara tersebut diadakan pada hari minggu,15 Juni 2014, pukul: 12.30 WIB - 15.00 WIB
Tempat: Hotel Whiz, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat

Para pembicara adalah:

1.Sidarto Danusubroto (PDIP)
2.Taufik Basari (Timses Jokowi-JK)
3. Kastorius Sinaga (DPP PD)
4. Emerson Yuntho (ICW).

Moderator: Achmad Chozin (Redaktur Koran Sindo)

Tim Sukses (Timses) Jokowi-JK, Taufik Basari mengakui bahwa banyak pihak yang selama ini mencoba 'menyandera' Jokowi dengan sejumlah cara.

Salah satunya yakni melalui surat palsu yang ditujukan pada Kejaksaan Agung terkait penangguhan pemeriksaan korupsi Transjakarta.

Namun menurut Taufik, cara-cara itu hingga kini tak berhasil menjatuhkan nama Jokowi.

"Beredarnya surat palsu yang meminta penundaan pada Jaksa Agung kemarin dan banyak pihak coba menyandera Pak Jokowi, tapi ujung-ujungnya enggak kena," ujar Taufik saat menjadi pembicara di diskusi 'Membedah Visi Misi Capres 2014: Jokowi-Prabowo, Siapakah Yang Paling Bersih dari Korupsi?' di Hotel Whiz, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/6).

Berkaca dari masalah tersebut, Taufik meminta pada masyarakat sebagai pemilih, agar lebih kritis lagi menanggapi isu yang berkembang.
Termasuk, saat membicarakan terkait visi dan misi yang diucapkan capres-cawapres. Jangan sampai kata dia, visi misi itu bertolak belakang dengan rekam jejak capres-cawapres.

"Ini bisa jadi bahan, pemilih harus kritis cek rekam jejaknya. Apakah capres-cawapresnya punya komitmen itu atau enggak. Jangan sampai, calon ini ibarat orang jual obat tumbuh rambut, tapi kepalanya botak. Nah ini kan enggak nyambung, dia ngomong apa tapi berbuat apa di masa lalunya," tandas Taufik.

Sementara Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho berpendapat bahwa dibanding Joko Widodo-Jusuf Kalla, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dinilai akan terbebani karena kader partai pengusungnya banyak yang berurusan dengan kasus korupsi. Akibatnya, kasus ini akan menyandera pasangan nomor urut satu itu untuk memberantas korupsi jika mereka terpilih nanti.

Kata dia, idealnya capres dan cawapres tak terbebani oleh kasus-kasus korupsi.

Seperti diketahui, Prabowo-Subianto diusung oleh enam partai. Masing-masing, Gerindra, PAN, PPP, PKS, Golkar dan PBB.

Emerson lantas mengungkap beberapa elit yang mendukung Prabowo-Hatta yang sedang dirundung kasus dugaan korupsi. Salah satunya adalah Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang kini menjadi tersangka pada kasus dugaan korupsi dana haji.

"Kubu pasangan Prabowo-Hatta lebih banyak tersandera kasus yang dibawa partai politik pendukungnya, dibanding pasangan Jokowi-JK," kata Emerson.

Kasus lain yang diungkap Emerson adalah korupsi kasus dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) yang sebelumnya menjerat Wa Ode Nurhayati, anggota DPR dari PAN yang merupakan pengusung Prabowo-Hatta. "Atau kasus yang melibatkan kader Partai Golkar yang disebut terlibat dalam korupsi pengadaan Al-quran maupun PON," kata dia.

Partai pendukung Prabowo lainnya, seperti PKS misalnya kata Emerson juga dibebani kasus dugaan korupsi kuota impor daging. Begitu pun  dengan PBB yang juga mendukung Prabowo. Ketua Umum PBB, MS Kaban, disebut bahkan telah dicekal oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Kehutanan, sebuah kementerian yang sempat di pimpin Kaban.

"PBB juga ada masalah di kementerian kehutanan. Kasus-kasus yang saya sebut tadi itu yang masih atau sudah bergulir di KPK," katanya.

Tapi, kata Emerson, kubu Jokowi pun bukan berarti tak sepi dari beban kasus dugaan korupsi yang melilit partai pendukungnya. Namun, secara kuantitatif, jumlahnya lebih sedikit dibanding kubu Prabowo.

"Di kubu Jokowi-JK, enggak 100 persen steril dari masalah, ada PKB yang tersandera sejumlah kasus," katanya.

Namun Emerson, Jokowi mempunyai keuntungan dengan dukungan dari Partai Nasional Demokrat. Sebagai partai baru, NasDem, masih relatif sepi dari kasus korupsi. "Jadi yang lebih banyak tersandera kasus adalah kubu Prabowo," katanya.

Sementara terkait visi misi tentang pemberantasan korupsi, Emerson melihat visi misi Jokowi-JK, lebih konkrit ketimbang Prabowo-JK.  Duet Jokowi-JK, visi misinya lebih menyentuh permasalahan. Sementara Prabowo-Hatta, masih normatif.

"Namun bicara soal program, semuanya memberikan dukungan pada KPK. Masing-masing juga berkomitmen terhadap KPK," katanya.

Tapi bila diamati lebih detil kata Emerson, visi misi yang diusung Jokowi-JK dalam isu antikorupsi lebih konkrit. Duet pasangan yang disokong lima partai itu, langsung menyentuh permasalahan dari sisi aspek hukum. Sedangkan Prabowo, belum menyentuh itu. Problem permasalahan HAM yang masih ditimpakan kepada Prabowo sepertinya masih menjadi beban.

"Bicara tentang visi misi yang konkrit. Prabowo-Hatta ada 10 poin penegakan hukum dan antikorupsi. Sementara Jokowi-JK ada 42 poin. Namun program turunan yang lebih konkret ada di kubu Pak Jokowi. Kenapa di kubu Pak Prabowo tidak ada soal HAM, mungkin karena masih tersandera," tuturnya.

Masih didiskusi yang sama, pembicara lainnya,  Taufik Basari, mewakili kubu Jokowi-JK, mengatakan, isu korupsi sekarang telah dipolitisasi sedemikian rupa. Misalnya dalam kasus Transjakarta, Jokowi coba dijatuhkan lewat kasus tersebut. Tapi tak bersalah. Tentu ini sangat disayangkan. Mestinya bicara isu korupsi, adalah bicara tentang komitmen.

"Karena itu saya meminta pada masyarakat sebagai pemilih, agar lebih kritis lagi menanggapi isu yang berkembang. Termasuk, saat membicarakan terkait visi dan misi yang diucapkan capres-cawapres," kata Taufik.

Jejak rekam kata Taufik, harus menjadi ukuran untuk menilai komitmen seorang calon pemimpin. Jangan sampai, pemilih terbuai oleh visi misi yang manis dan bombastis tanpa melihat jejak rekamnya. Jangan sampai visi misi itu bertolak belakang dengan rekam jejak calon pemimpin.

"Apakah capres-cawapresnya punya komitmen itu atau enggak. Jangan sampai, calon ini ibarat orang jual obat tumbuh rambut, tapi kepalanya botak. Nah ini kan enggak nyambung, dia ngomong apa tapi berbuat apa di masa lalunya," pungkas Taufik.

sumber 1

sumber 2

Slide foto-foto selama acara

www.NOMagz.com